PAPER KLIRING

MAKALAH

 Bank dan Lembaga Keuangan II

“KLIRING”

Image

 

Disusun oleh :

Candy Gloria (2121 0516)

Febriana Puspita Sari (2221 0688)

Muthiya Gabriela Malawat (2421 0878)

 

 

Kelas:

SMAK 04-05

 

 

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Gunadarma

 

2012

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1        Latar Belakang

            Kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan, dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat seiring dengan globalisasi perekonomian dunia. Para pelaku usaha tentunya menginginkan agar kegiatan usahanya dapat terus berputar dan kecepatan pembayaran atau transaksi dapat menunjang kegiatan usaha tersebut. Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, menyadari keperluan masyarakat sehingga Bank Indonesia berusaha untuk memperlancar kegiatan sistem pembayaran di Indonesia. Salah satu mekanisme dalam sistem pembayaran adalah kliring, yaitu pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

 

1.2        Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan  masalah-masalah sebagai berikut:

  1. Minimnya pengetahuan seputar kliring,
  2. Mekanisme kliring terkini, dan
  3. Peranan Bank Indonesia (BI) terhadap fasilitas kliring.

 

1.3        Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah mengemukakan pengertian, jenis, syarat, dan mekanisme kliring sebagai salah satu fasilitas perbankan.

 

1.4        Manfaat

Berdasarkan tujuan makalah yang dikemukakan di atas, maka manfaat penulisan ini adalah mengetahui mekanisme kliring sabagai salah satu fasilitas perbankan. 

 

1.5        Metode

 

            Dalam proses pembuatan penulisan ini kami menggunakan metode pencarian melalui buku-buku perbankan dan lembaga keuangan khususnya mengenai kliring dan melakukan pencarian melalui internet.

 

 

BAB II

ISI

 

2.1 Pengertian Kliring

            Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Pengertian kliring menurut PBI No.7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 ialah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antara peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. SKNBI merupakan singkatan dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yaitu Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.      

            Dalam pelaksanaan kliring tentu saja Bank Indonesia memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut yaitu memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, merupakan alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif dengan cara mempermudah dalam melakukan perhitungan, dan penyelesaian utang piutang secara aman, cepat dan efisien, serta merupakan salah satu pelayanan bank kepada para nasabah-nasabahnya.

 

 

2.2 Mekanisme Kliring

            Dilihat dari sisi Bank, terdapat proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring diantaranya klring keluar, kliring masuk, dan pengembalian kliring. Kliring Keluar ialah warkat kliring yang dibawa ke lembaga kliring (Nota debet/kredit keluar). Sedangkan Kliring Masuk yaitu menerima warkat kliring dari lembaga kliring (Nota debet/kredit masuk) dan  Pengembalian Kliring yaitu pengembalian warkat yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dari kliring keluar, kliring masuk, dan pengembalian kliring maka akan mucul istilah-istilah seperti postdated cheque, cross clearing, call money, dan tolakan kliring.

            Postdated cheque ialah tanggal cek atau bilyet giro yang belum jatuh tempo atau titipan. Cross clearing ialah penarikan cek melalui kliring atas beban dana yang diharapkan akan diterima penarik dari setoran cek bank lain. Call money ialah pinjaman untuk bank yang mengalami kalah kliring (maksimal 7 hari). Sedangkan tolakan kliring ialah tolakan atas warkat yang ada. Tolakan kliring dapat terjadi karena berbagai alasan seperti asal cek atau bilyet giro salah, tanggal cek atau bilyet giro belum jatuh tempo, materai tidak ada atau tidak cukup, jumlah yang tertulis dalam angka dan huruf berbeda, tanda tangan dan atau cap perusahaan tidak sama dengan spicemen, atau juga bisa tidak lengkap, coretan atau perubahan tidak ditandatangani, cek atau bilyet giro telah kedaluarsa (lewat dari 70 hari), resi cek belum kembali, endorsement cek tidak benar yang artinya pemindahtanganan antar nasabah dalam cek tidak benar atau tidak memenuhi syarat, rekening sudah ditutup, dibatalkan oleh penarik, dalam hal ini yang memiliki rekening yang menerbitkan cek atau bilyet giro, rekening diblokir oleh yang berwenang, dan kondisi cek atau bilyet giro tidak sempurna.

            Di dalam proses kliring tentu saja terdapat para peserta kliring. Peserta kliring tersebut akan melakukan penyertaan dalam kliring baik itu penyertaan langsung maupun penyertaan tidak langsung. Dilihat dari pengertiannya, penyertaan langsung adalah  perhitungan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring. Sedangkan penyertaan tidak langsung ialah warkat dalam pertemuan kliring yang dilakukan oleh suatu kantor bank melalui kantor pusat atau melalui cabang lain.

 

2.2.1 Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia  (SKNBI)

SKNBI adalah Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem ini ada karena Bank Indonesia merasa perlu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

  1. Transfer Kredit Tanpa Warkat
  2. Kliring Kredit Nasional
  3. Kliring Debet
  4. Manajemen Risiko dan Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan kliring debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet. Sedangkan kliring kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit. Warkat yang dapat dikliringkan diantaranya cek bank lain, bilyet giro bank lain, surat perintah bayar lain, dan penerbitan wesel. SKNBI memiliki beberapa manfaat baik bagi Bank Indonesia maupun bagi Bank lain, seperti:

  1. Bagi Bank Indonesia

􀂃 Efisiensi waktu dan biaya

􀂃 Jangkauan transfer antar bank yang lebih luas

􀂃 Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

 

  1.  Bagi Bank Lain

􀂃 Efisiensi biaya operasional bank

􀂃 Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah

 

2.2.2 Sistem Kliring

Berdasarkan sistem penyelenggarakannya, kliring dapat menggunakan:

1. Sistem Manual, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring, dan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

2. Sistem Semi Otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

3. Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan Kliring Lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi.

4. Sistem Elektronik, yaitu penyelenggaraan Kliring Lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut kliring elektronik adalah penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disetiap DKE disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima.

 

2.2.3 Transaksi Kliring

Transaksi yang diproses melalui fasilitas Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik Warkat Debet maupun warkat kredit. Berikut adalah penjelasannya:

1. Warkat

Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk untung rekening nasabah atau bank melalui kliring. Warkat yang dapat diperhtungkan dalam kliring otomasi adalah:

a.  Cek

Cek adalah surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) meliputi cek dividen, cek perjalanan, cek cinderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

b.  Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia.

c.  Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT)

Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

d. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT)

Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

e.  Warkat Debet

Warkat Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Warkat debet yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan warkat debet kepada bank yang akan menerima warkat debet tersebut.

f.  Warkat Kredit

Warkat Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank ata nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

 

Perlu diketahui bahwa warkat memiliki beberapa syarat agar dapat dikliringkan diantaranya:

􀁺 Ber valuta Rupiah

􀁺 Bernilai nominal penuh

􀁺 Telah jatuh tempo pada saat dikliringkan

􀁺 Telah dibubuhi cap kliring

 

2. Dokumen Kliring

Merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring ditempat penyelenggara.

 

3. Formulir Kliring

Formulir yang digunakan untuk proses perhitungan kliring lokal dengan manual meliputi:

a. Neraca kliring penyerahan/pengembalian. gabungan formulir ini disediakan oleh penyelenggara dan digunakan oleh penyelenggara untuk menyusun rekapitulasi neraca kliring penyerahn/pengembalian.

b. Neraca kliring penyerahan/pengembalian. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan oleh peserta untuk menyusun neraca kliring penyerahan/pengembalian atas dasar daftar warkat kliring penyerahan/pengembalian.

c. Bilyet saldo kliring. Formulir ini disediakan oleh peserta dan digunakan digunakan oleh peserta untuk menyusun bilyet saldo kliring berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring pengembalian.

 

 

2.3  Prosedur Kliring

2.3.1        Giro Wajib Minimum (GWM)

Bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah, sedangkan Bank devisa selain wajib memenuhi ketentuan memenuhi GWM dalam rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valas. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LDR. Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

a.  GWM Primer dalam rupiah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah.

b.  GWM Sekunder dalam rupiah sebesar 2,5% dari DPK dalam rupiah

c. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antar KPMM Bank dan KPMM Insenstif.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing yang pemenuhannya diatur sebagai berikut:

a. Sejak tanggal 1 Maret 2011 s.d 31 Mei 2011. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam valuta asing.

b. Sejak tanggal 1 Juni 2011, GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. Prosentase GWM dimaksud dapat disesuaikan dari waktu ke waktu.

 

2.3.2    Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Tatacara likuidasi bank yang dicabut izin usahanya sebelum terbentuknya LPS, mengacu pada PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tatacara Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, dimana pelaksanaan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi dan BI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi tersebut. Dengan berlakunya UU LPS, maka PP No.25 Tahun 1999 dan SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 dinyatakan tidak berlaku bagi bank-bank yang dicabut izin usahanya setelah berlakunya UU LPS. Selanjutnya pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari makalah seputar kliring ini adalah sebagai berikut:

 

  1. Kliring merupakan perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalulintas pembayaran giral.
  2. 2.      Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring diantaranya kliring keluar, kliring masuk, dan pengembalian kliring. Dari kliring keluar, kliring masuk, dan pengembalian kliring maka akan mucul istilah-istilah seperti postdated cheque, cross clearing, call money, dan tolakan kliring.
  3. 3.      Kliring diatur oleh sebuah sistem yang bernama SKNBI yaitu Sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Sistem ini ada karena Bank Indonesia merasa perlu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Transfer Kredit Tanpa Warkat, Kliring Kredit Nasional, Kliring Debet, dan Manajemen Risiko dan Perlindungan Konsumen.
  4. 4.      Keikutsertaan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dunia Perbankan, maka Bank Indonesia menentukan batas Giro Wajib Minimum sebesar 8% dari jumlah pendapatan bank tersebut.

 

3.2  Saran

Saran yang dapat diberikan dari makalah seputar kliring ini adalah  untuk menjaga timbulnya negative mismatch maka setiap bank sebaiknya mencadangkan dana lebih dari Giro Wajib Minimum yaitu lebih besar dari 8%. Hal itu dilakukan agar jika bank mengalami kalah kliring, maka bank masih dapat melakukan kegiatan kliring. Sesuai dengan konsekuensi jika bank mengalami kekalahan kliring terus menerus, maka bank terancam dilikuidasi oleh Bank Indonesia.

 

 

Daftar Pustaka

 

Hermana, Budi dan Margianti, E.S. 2011. Manajemen Dana Bank Prinsip dan Regulasi di Indonesia.

http://http://www.bi.go.id

http://www.wikipedia.org

PERKEMBANGAN SUMBER DANA GIRO 20 TAHUN TERAKHIR

Image

Pendahuluan

            Giro adalah suatu istilah perbankan yang merupakan kebalikan cara pembayaran dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang disimpan di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka.

            Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem “dorong dan tarik” (push and pull). Suatu cek adalah transaksi “tarik” yang akan menyebabkan bank penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan “terpental” dan dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi “dorong” yaitu pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Maka dari itu suatu giro tidak dapat “terpental”, karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari “float”.

            Maka dapat disimpulkan bahwa giro juga merupakan produk perbankan yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam transaksi berdagang dengan jumlah yang besar untuk mempermudah pembayaran dan bukan merupakan bentuk dari investasi karena dibutuhkan dalam waktu kapan saja maksudnya yaitu penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau surat perintah penarikan lainnya dengan cara pemindahbukuan. Pada umumnya bunga giro berkisar dari 3% – 4%. Besar bunga giro ini lebih kecil dibandingkan dengan bunga tabungan dan deposito dikarenakan berlakunya sistem time value of money yaitu semakin panjang waktu pinjaman maka akan semakin tinggi bunganya. Sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek maka bunganya relative lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Selain itu, bunga yang terdapat pada giro juga ditentukan oleh produk yang kompetitif, maksudnya produk yang dibiayai tersebut adalah produk yang laku dipasaran. Untuk produk kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Jadi bagi bank, giro merupakan dana murah karena imbalan bunga yang diberikan pada pemilik rekening giro merupakan bunga yang paling rendah jika dibandingkan dengan suku bunga simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito.

            Bunga atau jasa giro yang dibayar kepada pemegang giro dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari saldo terendah dalam bulan tersebut. Di samping dengan saldo terendah ada pula bank yang menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian. Perhitungan bunga yang paling menguntungan bagi bank adalah saldo terendah. Sebaliknya bagi nasabah adalah saldo rata-rata, namun semua ini ditentukan oleh bank yang bersangkutan perihal saldo mana yang akan digunakan, apakah menggunakan saldo terendah atau saldo rata-rata.

 

FENOMENA

            Perusahaan-perusahaan yang bangkrut, ditutup, dan dilikuidasi telah menjadi fenomena di dunia bisnis baik itu perusahaan-perusahaan maupun bank-bank. Di Indonesia sendiri telah terdapat  37 bank umum swasta nasional yang dilikuidasi pada tahun 1999. Dampak dari ditutupnya suatu bank sangat besar bagi nasabah dan investor. Pengaruh likuidasi bagi bank-bank besar jika ditutup yaitu akan memiliki dampak yang besar dan luas bagi perekonomian. Itulah sebabnya ada istilah too big to fail (terlalu besar untuk gagal), di mana jika ada bank besar mempunyai indikasi untuk bangkrut atau ditutup, banyak pihak, terutama pemerintah akan berusaha agar bank tersebut tidak ditutup.

 

            Nasabah dan investor tentu tidak menginginkan bank tempat ia menyimpan atau menanamkan uangnya mengalami kebangkrutan, dilikuidasi atau ditutup. Sedangkan calon nasabah dan calon investor, tentu akan mencari informasi agar tidak menyimpan atau menanamkan dananya pada bank yang berpotensi untuk bangkrut, dilikuidasi atau ditutup. Untuk itu, mereka memerlukan informasi mengenai indikasi-indikasi penting agar mereka tidak mengalami kerugian.

 

            Asal mula terjadinya likuidasi biasanya dikarenakan naiknya prosentase beban bunga dan beban non bunga seperti beban operasi yang diikuiti menurunnya pendapatan bunga sehingga mengakibatkan menurunnya total laba bersih. Untuk menyelamatkan bank dari likuidasi, maka beban bunga dan beban bukan bunga atau beban operasi harus di tutupi dengan pendapatan bunga dan pendapatan lainnya.

 

            Kalau tingkat bunga untuk penabung dan deposan lebih tinggi pada kelompok likuidasi, kemungkinan tingkat bunga yang dikenakan kepada debitur juga lebih tinggi. Tingkat bunga yang lebih tinggi biasanya mempunyai syarat-syarat pinjaman yang lebih longgar, seperti hanya mensyaratkan jaminan saja dan kurang mensyaratkan kinerja perusahaan. Jika ini terjadi ada kemungkinan akan timbulnya kredit macet yang lebih besar. Maka dapat dikakan bahwa rata-rata rekening giro pada tahun 90-an mengalami kenaikan pada bank-bank yang terdapat pada kelompok likuidasi.

 

            Maka dapat disimpulkan bagi nasabah, calon nasabah, investor dan calon investor sangat memerlukan informasi mengenai kinerja suatu bank untuk mengambil keputusan, apakah akan tetap sebagai nasabah, menjadi nasabah, tetap sebagai investor, menjadi investor atau tidak. Informasi yang diperlukan terutama informasi keuangan yang didapat dari laporan keuangan dengan melihat tingkat bunga deposito dan tabungan yang cukup tinggi di atas tingkat bunga rata-rata yang berlaku dan tingkat bunga kredit yang cukup tinggi di atas tingkat bunga rata-rata. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Oleh sebab itu, bank mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dana yang beredar di masyarakat. Pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga dari kredit yang disalurkan. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan tersebut ditentukan oleh besarnya sumber dana yang diperoleh dari masyarakat. Namun dalam merealisasikan kegiatan bisnisnya, kredit selalu dihubungkan dengan prinsip risk and return, dimana kegiatan yang diharapkan akan mempunyai hasil atau pendapatan yang besar, biasanya mempunyai risiko yang tinggi.

 

Pembahasan

            Untuk lebih memahami perkembangan sumber dana giro yang terjadi selama ini, berikut ini kami sajikan data sumber dana giro dalam rupiah sepanjang tahun 1990 – 2011 yang bersumber dari website BI (http://www.bi.go.id).

Image

Jika data dalam tabel tersebut kami tuangkan ke dalam grafik, maka hasilnya sebagai berikut :

Image

Image

Dari data yang tercantum pada tabel dan gambaran grafik-grafik di atas maka munculah beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar sumber dana giro yang terjadi pada tahun 1990 – 2011 yang terdapat di BUMN, BPD, BUSN, dan Joint Venture.

Mengapa sumber dana giro di BUMN dan BPD mengalami kenaikan sepanjang tahun 2003-2011? dan mengapa sebaliknya, sumber dana di BUSN serta Joint Venture mengalami penurunan sepanjang tahun 2003 – 2011?

            Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penurunan tingkat suku bunga yang dialami oleh BUMN dan BPD dimana BUMN mengalami penurunan tingkat suku bunga sebesar 1,46 yakni dari 3,65 pada tahun 2003 menjadi 2,19 pada tahun 2011 dan BPD mengalami penurunan tingkat suku bunga sebesar 0.58 dari 3,41 pada tahun 2003 menjadi 2,83 pada tahun 2011.

            Penurunan tingkat suku bunga juga terjadi pada BUSN dan Joint Venture. Di mana BUSN mengalami penurunan tingkat suku bunga dari tahun 2003 – 2011 sebesar 0,58 yakni dari 3,41 menjadi 2,83 dan Joint Venture juga mengalami penurunan tingkat suku bunga sebesar 1,17 yakni dari 2,69 pada tahun 2003 menjadi 1,52 pada tahun 2011.

            Jika dilihat memang penurunan tingkat suku bunga BUMN lebih besar dibandingkan dengan BPD, BUSN, dan Joint Venture maka dapat dikatakan penurunan tersebut membuat BUMN berada diurutan teratas dalam sumber dana giro dari pada BPD, BUSN, dan Joint Venture.  Sedangkan jika dilihat dari BPD, penurunan tingkat suku bunganya sama dengan BUSN walaupun penerimaan dana giro atau sumber dana giro di BPD jauh lebih tinggi dari BUSN.

            Beberapa hal yang menyebabkan BUMN dan BPD menjadi posisi teratas berdasarkan data tahun 1990 – 2011 diantaranya :

  1. BUMN dan BPD relatif lebih gencar mempromosikan produk-produknya serta lebih inovatif dalam menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga BUSN dan Joint Venture kurang mampu bersaing menghadapinya.

 

  1. Kenaikan sumber dana giro yang dialami oleh BUMN dan BPD juga terjadi karena mereka melakukan perbaikan komposisi asset dan liabilities pada neraca dengan cara repricing tingkat bunga dana pihak ketiga, yang berdampak pada penurunan dana pihak ketiga dan diimbangi dengan penjualan obligasi.

            Sedangkan beberapa penyebab turunnya simpanan giro masyarakat  atau sumber dana giro yang dialami oleh BUSN dan Joint Venture di antaranya :

  1. Penurunan total simpanan giro tidak hanya terjadi karena adanya perpindahan ke instrument lainnya tetapi terjadi karena adanya efek dari siklus akhir tahun. Siklus itu membuat perusahaan dan institusi lain memiliki kelebihan likuiditas yang ditempatkan di giro, sehingga giro akan bertambah pada awal tahun dan mengalami penurunan setelahnya.

 

  1. Pemberdayaan sumber daya manusia yang belum optimal sehingga nasabah tidak termotivasi untuk menjadi nasabah untuk menabung dalam bentuk giro.

 

  1. Terbatasnya material komunikasi atau sistem tekhnologi yang kurang memadai sehingga memperlambat waktu pelayanan terhadap produk giro.

 

  1. Perasaan aman dan nyaman nasabah kurang tercipta dengan baik dalam bentuk giro.

 

  1. Penurunan ini juga diakibatkan karena BUSN dan Joint Venture tidak dapat bertahan menghadapi inflasi terbesar semenjak pasca reformasi pada tahun 2005 yang diakibatkan oleh kenaikan harga-harga barang kebutuhan dan naiknya harga BBM.
  2. Penurunan suku bunga giro juga terjadi pada tahun 2011 karena dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, termasuk penurunan BI Rate pada Oktober dan November 2011.

Terdapat beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi kondisi perbankan Indonesia di antaranya ialah:

(a)   Faktor politik

Jika ditelaah dari kondisi politik, keadaannya cukup stabil walau masih banyak kasus penegakan hukum HAM dan korupsi yang belum terselesaikan. Dampak dari banyaknya bencana alam memperburuk anggaran pendapatan dan belanja negara.

(b)   Faktor ekonomi

Di ujung tahun 2007, ekonomi global diserang  oleh krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika sehingga menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang pailit di Amerika. Kebijakan Bank Indonesia yang ketat tidak memperbolehkan ada bank dengan kredit dengan rating rendah seperti subprime mortgage, sehingga Indonesia tidak terkena dampak langsung. Akan tetapi, banyak aliran dana panas dari luar negeri yang keluar dan hal ini mendorong  tekanan pada bursa saham dan rupiah. Nilai rupiah pada  9 November 2007 mencapai Rp. 9.153,00 /dollar US pada. Harga minyak bumi yang mengalami kenaikan tinggi sampai U$100 per barrel disinyalir dapat menyebabkan terjadinya inflasi di tahun selanjutnya dan penurunan daya beli masyarakat menurun karena Indonesia bukanlah penghasil / pengekspor minyak bumi dengan kapasitas besar

(c)    Faktor  sosial budaya

Pertumbuhan ekonomi mendorong pergeseran trend pola transaksi perbankan, dari produk tradisional (simpanan, pinjaman, dan transaksi) menjadi produk finansial lainnya (investasi, asuransi), yang di kemudian hari trend ini akan berkembang ke produk-produk wealth management seperti konsultasi keuangan (financial advisory), dan perencanaan keuangan (financial planning). Berdasarkan survey NFO 2003, kecenderungan untuk menabung di bank masih besar karena karakter masyarakat cenderung lebih senang dengan investasi yang dapat diambil sewaktu-waktu, dan praktis.

(d)   Faktor perkembangan TI

Ketergantungan perbankan dengan TI terlihat dari penggunaan produk-produk pendukungnya seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan lain- lain sehingga faktor TI tidak boleh diabaikan. Perencanaan TI yang baik akan mendukung kinerja dari perbankan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nvestasi di TI merupakan peluang, yang bila dikelola dengan baik perencanaan strategisnya dapat dioptimalkan manfaatnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

 

Mengapa pada tahun 1990-1997 sumber dana giro pada BPD dan Joint Venture rata-rata mengalami stagnasi ?

Pada grafik di atas mulai dari tahun 1990 hingga tahun 1997 menunjukkan sumber dana giro pada BPD dan Joint Venture yang rata-rata mengalami stagnasi atau dapat dikatakan tidak naik ataupun turun dengan sangat curam. Memang terdapat kenaikan dan penurunan, tetapi tidak terlalu drastis. Mengenai hal itu dapat dianalisis berdasarkan situasi  pada tahun tersebut, situasi yang terjadi pada sekitar tahun 1990 hingga 1997 terjadi:

  1. Krisis
  2. Pemberian bantuan likuiditas oleh pemerintah

Pada tahun 1988 terjadi krisis yang mengakibatkan jatuhnya industri perbankan Indonesia.  Pada tahun 1990 hingga tahun 1997 jumlah bank–bank dan kantor cabang meningkat drastis, hal itu dikarenakan adanya Pakto 88, yang juga mengakibatkan terjadinya penurunan industri perbankan. Guna menarik investor asing agar menghasilkan bisnis yang menguntungkan, maka pemerintah pun mengijinkan pendirian Joint Venture. Dengan di adakannya kebijakan baru perbankanpun dapat tumbuh dengan baik di tengah gejolak krisis. Hal itu dapat dilihat dari jumlah bank komersial lokal meningkat dari 63 tahun 1988 menjadi 144 tahun 1997, Jumlah kantor cabang naik dari 559 tahun 1988 menjadi 4.150 tahun 1997, Jumlah bank asing, termasuk bank Joint Venture, tumbuh dari 11 tahun 1988 menjadi 44 tahun 1997, dengan jumlah kantor cabang meningkat dari 21 menjadi 90 di tahun yang sama. Bank Pemerintah meningkat dari 815 tahun 1988 menjadi 1,527. Tahun 1997 BPD pun banyak didirikan sebagai bagian dari kelompok perusahaan lokal. Selain di tunjang oleh Joint Venture, pemerintah pun turut serta dalam membantu memberikan bantuan likuiditas sehingga menstabilkan industri perbankan. Walaupun terdapat cukup banyak nasabah yang menarik uangnya dari bank yang pada akhirnya sumber dana giro pada BPD dan Joint Venture menjadi stabil.

 

Referensi :

http://www.bi.go.id

 

Oleh:

Candy Gloria 2121 0516

Febriana Puspita Sari 2221 0688

Muthiya Gabriela Malawat 2421 0878

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.