Kayu Alam, Perlu Dibatasi?

Posted On December 15, 2010

Filed under tulisan

Comments Dropped leave a response

KAYU ALAM

Pembatasan Kayu Alam, Tidak Perlu

 

Pemerintah akan memberikan insentif. Kebijakan pemerintah yang membatasi kayu alam dianggap kurang tepat. Seharusnya pemerintah mengawasi dan mengontrol konversi lahan.

Pembatasan kayu alam sampai tahun 2009 bagi industri kertas jelas merugikan. Apalagi kalau kayu itu berasal dari konversi lahan yang legal. Di sisi lain, penanaman hutan tanaman industri pun tidak bisa berjalan tanpa konversi hutan lahan, menurut Nana Suparna, Ketua II Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Jumat (21/4) di Jakarta.

Menurut Nana, kebijakan untuk mengurangi dan membatasi kayu alam tidak efektif karena kawasan hutan secara alamiah akan terus berkurang bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, ekonomi, industri, dan perubahan tata ruang. Konversi lahan bukanlah suatu hal yang negatif selama dilaksanakan dengan benar. Lingkungan juga tidak akan rusak bila lahan yang dikonversi juga segera ditanami kembali.

Sebenarnya pemerintah tak perlu membatasi penggunaan kayu dari hutan alam, tapi memang sangat dibutuhkan pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pihak/ oknum pelanggar proses konversi lahan.

Masalah pencurian kayu di Hutan Tanaman Industri (HTI) juga sering terjadi walaupun skalanya tidak besar. Misalnya satu pabrik pulp dan kertas dengan kapasitas setengah juta ton memerlukan investasi senilai 1 miliar dollar AS. Jika konsumsi kertas terus meningkat, maka pelaku industri kertas dan pulp akan mengurangi ekspor untuk memenuhi pasar dalam negeri. “Jika ekspor terus berkurang dan tidak ada investasi baru mungkin kita akan mengimpor kertas”, ujar Nana.

 

 

 

Penyelundupan kayu

Ketua  Asosiasi Industri Permeubelan dan Kerajinan Indonesai (Asmindo) Ambar Tjahyono mengatakan, “Pembatasan penggunaan kayu dari hutan alam tidak efektif jika penyelundupan liar masih berlangsung”. Ribuan meter kubik kayu asal Indonesia sampai pada saat ini masih lolos ke Malaysia, Vietnam, dan Cina. Di satu sisi, industri nasional terus ditekan, sementara industri  negara lain tetap berkembang karena kebutuhan bahan baku mereka tetap terpenuhi melalui penyelundupan”, kata Ambar.

Sebenarnya, HTI sudah dimiliki oleh beberapa industri soal sumber bahan baku. Namun, karena implementasi aturan tidak jelas, industri menjadi ragu untuk meningkatkan produksinya. Contohnya adalah pohon mangga, kayu munggur, dan kayu pohon karet yang tidak diatur dalam peraturan kehutanan diwajibkan memakai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menteri Kehutanan MS Kaban mengakui bahwa masih terdapat banyak peraturan yang masih harus direvisi. Saat pembatasan kayu hutan alam kepada industri kertas seharusnya menjadi motivator industri untuk menanam di HTI. Kaban mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan berbagai insentif agar industri lebih terdorong menanam di HTI. Lahan-lahan juga sudah dipetakan oleh Departmen Kehutanan untuk dilelang dan dijadikan kawasan HTI yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. (OTW)

 

Sumber: Kompas, 22 April 2006

 

 

Telah ditulis ulang oleh:

Nama  : CANDY GLORIA

NPM    : 21210516

Kelas   : 1 EB 07

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s