…Berbagi Cerita yuk tentang… [S][H][A][D][O][W] [B][A][N][K][I][N][G]

Posted On March 28, 2012

Filed under Bank & Lembaga Keuangan

Comments Dropped leave a response

Siapa sih “Shadow Banking”? Makluk kaya apa sih? Bentuknya gimana? Emangnya “Shadow Banking” ngapain aja kerjanya? Bla..bla..bla..
Let’s check it out here.. ^^
****************************************************************************************************************************************

“Shadow Banking” merupakan lembaga keuangan non-bank, memang bergerak di bidang keuangan, tapi dia bukan Bank. Akan tetapi, lembaga ini memiliki layanan untuk pinjaman kredit, melalui produk angsuran. Konsepnya, walaupun mirip Bank, tapi ini tetap saja bukan Bank. Ya, seperti pernyataan “serupa tapi tak sama”. Di Indonesia sendiri, lembaga “Shadow Banking” ini sudah menyebarluas, melanglang buana kemana-mana, mulai dari Sabang sampai Merauke. Di perkotaan besar, di Kabupaten pasti tetap ada beberapa “Shadow Banking” yang buka tenda dan menjadi langganan masyarakat yang umumnya menengah ke bawah. Jadi, bisa dikatakan popularitas si lembaga keuangan non-bank ini benar-benar sedang tenar di kalangan masyarakat. Kenapa? Soalnya lembaga ini memberikan layanan kredit dengan syarat relatif mudah bagi langganannya yaitu masyarakat menengah ke bawah.

Tapi, di tengah ketenarannya itu, berbagai pihak tengah menggodok persoalan undang-undang dan prinsip regulasi menyangkut “shadow banking” ini. Kenapa bisa begitu? Timbulah pertanyaan, kenapa “shadow banking” ini perlu diperketat. Sebenarnya, dampak penetrasi “shadow banking” terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia itulah yang dikhawatirkan oleh pihak BI, seperti yang disampaikan oleh Darmin Nasution, selaku Gubernur BI. Seperti yang kita ketahui, “shadow banking” memicu pesatnya kredit otomotif yang disalurkan perusahaan pembiayaan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Beliau juga menambahkan, kalau pengetatan aturan seputar si “shadow banking” ini akan membantu mengurangi resiko sistemik terhadap sektor keuangan.

Di samping itu, menurut Purbaya Yudhi Sadewa selaku Kepala Danareksa Research Institute, alasan BI lebih konsen saat ini ke “shadow banking” gara-gara adanya praktik yang mengganggu karena banyak perusahaan yang memanfaatkan loop hole transaksi keuangan mentang-mentang tidak diawasi oleh bank sentral. Penjelasannya sederhana, BI berniat agar “shadow banking” meningkatkan syarat uang muka untuk perkreditan otomotif (seperti sepeda motor) karena, jika uang muka terlalu rendah akan berpotensi menyebabkan kredit macet dengan dampak mengganggu kinerja perbankan.

Kalau dari sisi perbankan, ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa pengaturan yang terlalu ketat terhadap lembaga keuangan nonbank dapat mengganggu kinerja mitra perbankan, seperti koperasi atau LKM lain karena kembali lagi Bank juga tidak bisa bekerja sendiri menjalankan fungsi intermediasi. Jadi, Bank juga butuh mitra kerja untuk bantu-bantu dan selama ini mereka memang sudah menjadi kepanjangan tangan perbankan, seperti koperasi simpan pinjam dan LKM memiliki tugas untuk menjangkau debitur yang unik karena sudah duluan kenal dengan si calon debitur yang akan mendapat pembiayaan. Maka dari itu menurut Tri Joko Prihanto selaku Direktur Keuangan dan Perencanaan PT Bank Bukopin Tbk. regulator perlu hati-hati juga saat menyikapi “shadow banking”.

Memang untuk mengatur dan mengawasi “shadow banking” ini, Bank sentral butuh koordinasi dengan pemerintah karena penetrasinya dapat mengakibatkan krisis keuangan. Dewasa ini, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan alias Bapepam-LK berperan penting dalam mengatur “shadow banking” agar tidak menimbulkan masalah. Menurut Kemal Azis Stamboel, Anggota Komisi XI DPR, tantangan dan rintangan pun dihadapi OJK karena industri jasa keuangan yang semakin membumi, lahirnya produk dan jasa keuangan yang makin kompleks, dan sukar dimengerti oleh publik. Harapan Kemal pada Pemerintah dan DPR ke depannya adalah praktik-praktik “shadow banking” lembaga keuangan mikro, sesegera mungkin untuk menyelesaikan pembahasan RUU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang masih digodok itu.

Supervisi dan regulasi terhadap LKM, seperti Koperasi, Baitul Mal wa Tamwil, Badan Kredit Desa, dan LKM lain juga harus perlu dilakukan. Kenapa? Ya, tentu saja karena terdapat penghimpunan dana dari masyarakat kecil. Menurut Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, Seperti kita lihat, banyak terdapat LKM di pasaran yang tengah mengumpulkan dana dari rakyat sehingga lembaga-lembaga ini harus menjalankan usahanya sebaik mungkin, hati-hati, tertib dan bertanggungjawab pastinya. LKM diharapkan dapat melindungi dan memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat. Well, semoga saja, harapan-harapan dari para ekonom di bidang perbankan dan keuangan ini dapat tercapai untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

By : Candy Gloria (2121 0516_SMAK04_FE Gunadarma)

REFERENSI:
http://www.medanbisnisdaily.com/Menkeu Perketat Shadow Banking 2.htm
http://www.kontan.co.id/PENGETATAN SHADOW BANKING/Siap-siap beleid anyar shadow banking.htm/
http://www.investor.co.id/ DPRDukungPengetatanRegulasiShadowBanking.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s