PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Posted On April 6, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

 

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Sehingga kita peru melakukan pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi sejak Pelita I hingga krisis 1997 memang telah memberi hasil yang positif terhadap perekonomian Indonesia, apalagi jika dilihat dari kinerja ekonomi makronya. Tingkat PN riil per kapita mencapai peningkatan yang pesat dari US$50 (1960) dan lebih dari US$1000 (1990-an). Oleh karena itulah, Indonesia sempat disebut-sebut sebagai calon negara industri baru di Asia Tenggara.

Namun, ternyata ditinjau dari tingkat kualitasnya, pembangunan ekonomi pada masa orde baru telah menimbulkan kesenjangan yang besar sehingga ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan ekonomi/pendapatan daerah. Hal ini membuat masyarakat yang merasakan bahwa pembangunan ekonomi ini tidak merata, ingin melepaskan diri dari Indonesia.

Ada beberapa indikator untuk menganalisis derajat kesenjangan dalam pembangunan ekonomi antarprovinsi, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) per provinsi dalam pembentukan PDB nasional, PDRB atau pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan.

PEMBAHASAN

1. Distribusi PDB Nasional Menurut Provinsi

Distribusi PDB Nasional menurut provinsi merupakan indikator utama di antara indikator lain yang umum untuk mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. Jika PDRB relatif sama antar povinsi, maka PDB nasional relatif merata ntar provinsi, sehingga ketimpangan pembangunan antar provinsi relatif kecil.

 

Salah satu fakta yang memprihatinkan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas (migas), kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas, seperti di Aceh, Riau, Kalimantan Timur menjadi lebih kecil lagi.Aceh menyumbang 3% terhadap PDB Indonesia; tanpa gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50% dari perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor gas.

 

Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang menyumbang 5% pada PDB Indonesia, sedangkan tanpa minyak perannya hanya 2%. Namun, pada tahun 2000, kontirbusi output regional yang dihasilkan oleh Aceh dan Kaltim dengan dukungan sektor migas menurun menjadi 2,5% dan 1,6%, sedangkan Riau mengalami peningkatan menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan suatu jaminan bagi kinerja ekonomi suatu daerah yang kaya akan migas.

2. PDRB Rata-rata per Kapita antar Provinsi

Karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah miningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita, maka distribusi PDB Nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita.

 

Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap tinggi dan sebaliknya di bawah 2 juta dianggap rendah, dan pertumbuhan PDB per kapita tinggi jika di atas 3%, dan rendah jika lebih kecil dari 3%.

 

Hasil perhitungan Tadjoeddin dkk. (2001) menunjukkan bahwa PDRB dari 7 daerah pusat migas di Indonesia, yakni Aceh Utara, kepulauan Riau dan Bengkalis, Kutai, Bulungan dan Balikpapan, dan Fakfak (Papua) menguasai 72% dari PDB migas nasional. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa semua daerah ini dengan jumlah penduduk yang hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang 33% dari PDB Nasional.

3. Konsumsi rumah Tangga per Kapita antar Provinsi

Pengeluran Konsumsi C Rumah Tangga (RT) per kapita per provinsi merupakan salah satu indikator alternatif yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat perbedaan dalam tingkat kesejahteraan penduduk atntar provinsi. Konsepnya adalah semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka akan semakin tinggi juga pengeluaran konsumsi per kaita di daerah tersebut. Dalam hal ini juga terdapat 2 asumsi, yaitu sifat menabung dari masyarakat tidak berubah (S terhadap PDRB tidak berubah) dan pangsa kredit di dalam RT juga konstan. Tinggi rendahnya pengeluara C RT tidak dapat selalu mencerminkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita di suatu daerah, tanpa kedua asumsi tersebut.

 

Dengan memakai data BPS mengenai pengeluaran riil C RT per kapita, ditemukan adanya polarisasi dalam distribusi C RT per kapita antarprovinsi. Sebagian wilayah di Indonesia memiliki tingkat C RT per kapita yang rendah, lewat hal ini dapat dikatakan menjadi refleksi dari kenyataan bahwa sebagian daerah di Indonesia masih belum menikmati pembangunan ekonomi.

 

Perbedaan dalam derajat pemerataan provinsi dapat diukur dengan distribusi pendapatan C menurut kelompok populasi per provinsi. Tingkat ketimpangan dikatakan tinggi jika 40% penduduk berpendapatan rendah (berpengeluaran rendah), hanya menikmati pendapatan kurang dari 12% dai seluruh pendapatan. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah dapat menikmati kurang dari 12% sampai dengan 17% dari seluru pendapatan, maka hal ini berarti telah terjadi ketimpangan sedang. Dan bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati lebuh dari 17% dari seluruh pendapatan penduduk, tingkat ketimpangan rendah.

 

Tampak juga bahwa daerah-daerah di pulau Jawa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar pulau Jawa. Namun demikian, beberapa provinsi di pulau Jawa juga memiliki pengeluaran C makanan yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Bali, Kalimantan Timur, sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari semua pengeluaran atas pembelian barang dan jasa dikurangi dengan hasil penjualan neto dari barang bekas atau apkiran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga meliputi nilai barang dan jasa yang dihasilkan untuk konsumsi sendiri, seperti hasil kebun, peternakan, kayu bakar dan biaya hidup lainnya serta barang-barang dan jasa.

 

Di samping itu, pengeluaran untuk pemeliharaan kesehatan, pendidikan, rekreasi, pengangkutan dan jasa-jasa lainnya termasuk dalam konsumsi rumah tangga. Pembelian rumah tidak termasuk pengeluaran konsumsi, tetapi pengeluaran atas rumah yang ditempati seperti sewa rumah, rekening air, listrik, telepon dan lain-lain merupakan konsumsi rumah tangga.

Penghitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:
1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga di pasar suatu daerah adalah pembelian langsung di pasar tersebut baik oleh penduduk maupun rumah tangga bukan penduduk daerah tersebut.
2). Pengeluaran konsumsi rumah tangga meliputi pembelian langsung di pasar tersebut, ditambah dengan pembelian langsung penduduk daerah ini yang dilakukan di luar negeri atau daerah lain, dikurangi dengan pembelian langsung di pasar domestik oleh rumah tangga di luar penduduk daerah tersebut.
Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan
Perkiraan konsumsi kelompok makanan menggunakan model fungsi eksponensial. Model ini dipilih berdasarkan pada asumsi bahwa tiap penambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan tingkat konsumsi, tetapi pada suatu ketika, saat keinginan konsmsi mencapai titik jenuhnya, maka konsumsi tersebut mulai menurun, dengan membentuk kurva seperti parabola.

Nilai konsumsi atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan konsumsi dalam satuan kuantum dengan harga eceran pada tahun yang bersangkutan. Harga konsumen atau harga eceran merupakan harga yang dibayar oleh rumah tangga konsumen yang tujuannya untuk dikonsumsi. Harga tersebut merupakan rata-rata harga eceran di kota dan harga di pedesaan.
Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan didapatkan dengan metoda revaluasi artinya konsumsi dalam satuan kuantum dikalikan dengan harga tahun dasar.

Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Bukan Makanan
Perkiraan konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menggunakan model regresi linier. Maksudnya setiap kenaikan pendapatan akan cenderung selalu diikuti oleh penambahan permintaan konsumsi kelompok bukan makanan misalnya permintaan akan pakaian, hiburan, dan lain sebagainya.

Konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan pada tiap  tahun dimana data Susenas tersedia, diperoleh dengan cara mendeflasi nilai konsumsi (nilai data Susenas) dengan IHK yang sesuai dengan jenis pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada tahun-tahun dimana data Susenas tidak tersedia maka nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku diperoleh dengan metode model regresi linier yang menghasilkan koefisien elastisitas permintaan yang dikalikan dengan pendapatan, kemudian mengalikan total nilainya dengan IHK.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB (untuk konteks nasional) dan PDRB (untuk konteks regional),  ternyata hanya dapat melihat pembangunan ekonomi saja. Oleh karena itu,  dibutuhkan suatu indikator yang lebih komprehensif, sehingga tidak hanya menangkap perkembangan perekonomian tetapi juga perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia.

Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia denganmelihat perkembangannya. Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu:

  • Membangun indikator guna mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
  • Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
  • Membentuk satu indeks komposit dibanding menggunakan sejumlah indeks dasar.
  • Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah, dan standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita (Purchasing Power Parity).

Di Indonesia penghitungan IPM pertama kali dilakukan atas kerjasama BPS dan UNDP Indonesia pada tahun 1996. IPM yang dihasilkan menunjukkan hasil bandingan antar Provinsi di Indonesia periode tahun 1990 dan 1993. Oleh karena  Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai sumber data penghitungan IPM baru dilaksanakan tahu 1990, maka indeks sebelum tahun tersebut tidak dapat dilakukan.

Penghitungan IPM di Indonesia juga sempat mengalami perubahan, terutama dalam penghitungan standar kehidupan di tingkat provinsi. UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang disesuaikan sebagai proxy dari pendapatan untuk menghitung IPM global. Nilai maksimum yang digunakan adalah target yang ingin dicapai pada akhir pembangunan jangka panjang kedua, yaitu pada tahun 2018. Sementara itu, nilai ambang batas tingkat pendapatan ditetapkan dari suatu tingkat pendapatan tertentu yang telah disesuaikan untu kondisi Indonesia. Penghitungan IPM Kota Samarinda dilakukan dengan tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar penghitungan IPM dalam HDR global.

 

  1. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional pada 2009 berkisar 12-13,5 % atau lebih rendah dari 2008 yang mencapai 15,4 %. Pada 2008, pada Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, BPS mengeluarkan laporan tingkat kemiskinan di tanah air mancapai 15,4 %. Dengan berbagai program 2009 dan dana pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi 12 hingga 13,5 % angka kemiskinan.

Namun demikian Paskah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  mengatakan, dalam perhitungan pesimistis Bappenas memperkirakan angka kemiskinan nasional pada tahun ini sekitar 12-14 %. Untuk menanggulangi kemiskinan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009 sejumlah upaya yang akan dilakukan yakni bantuan dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

Program Bantuan dan Perlindungan Sosial di bidang pendidikan melalui penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Program BOS ini dimaksudkan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat belajar.

Sasaran program BOS pada 2009 yakni 27,1 juta siswa SD dan 9,5 juta siswa SMP yang mana untuk sekolah umum disediakan anggaran untuk 3,7 juta anak, sedangkan  untuk madrasah sebanyak 1,5 juta siswa.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan perhatian pada sisi kesehatan penduduk miskin, diharapkan 75,4 juta penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan kelas III , seluruh penduduk mendapatkan pelayanan dasar di Puskesmas atau jaringannya. Termasuk juga masalah ketersedianya obat generik esensial, obat flu burung, obat bagi korban bencana, maupun obat untuk jemaah haji serta obat program dan vaksin.

Dari sisi pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2009 pemerintah mengalokasikan lebih dari 10 triliun rupiah untuk mendukung program PNPM Mandiri yang  diantaranya; penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya. Sedangkan untuk penguatan UKM akan dilakukan penyediaan dana bergilir bagi kegiatan produktif skala usaha mikro, penyediaan skim jaminan kredit UKM, fasilitas pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi dan pembinaan sentra produksi UKM di daerah yang masih tertinggal.

6. Kontribusi Sektoral terhadap PDRB

Bicara tentang kontribusi sektoral PDRB, kita perlu suatu daerah untuk dijadikan contoh. Sebut saja provinsi Bengkulu Utara. Data PDRB yang merupakan salah satu indikator ekonomi daerah menunjukkan ternyata selama jangka waktu analisis sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tidak mengalami banyak perubahan.

Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, hingga saat ini struktur ekonomi regional Kabupaten Bengkulu Utara yang didominasi oleh sektor pertanian. Dalam kurun waktu 5 tahun pengamatan, sektor pertanian telah menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara dengan kontribusi sekitar 36%-37% dari total PDRB. Sedangkan, sektor dengan kontribusi paling kecil Bengkulu Utara adalah sektor listrik, gas dan air bersih, yaitu hanya sebesar 0, 24%-0, 25%.

Dapat kita lihat dari kontribusi rata-rata per sektor, sumbangan sektor pertanian adalah sebesar 36% dari total PDRB. Kemudian di posisi kedua adalah sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 17%, dan pada posisi ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 14%.

7. Faktor Penyebab Ketimpangan

A.    Konsentrasi Kegiatan ekonomi

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat. Sedangkan daerah dengan tingkat ekonomi yang rendah cenderung mempunyai tingkat pembanguan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

 

Sebenarnya ada 2 masalah utama dalam pembanguna ekonomi nasional selama ini. Yang pertama adalah semua kegiatan ekonomi hanya terpusat pada satu titik daerah saja, contohnya Jawa. Yang kedua adalah yang sering disebut dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Banyak faktor yang mnyebabkan hal ini, seperti besarnya sebagian input untuk berproduksi diimpor (M) dari luar, bukannya disuplai dari daerah tersebut. Oleh karena itu, keteraitan produksi ke belakang yang sangat lemah, sektor-sektor primer di daerah luar Jawa melakukan ekspor (X) tanpa mengolahnya dahulu untuk mendapatkan NT. Hasil X pada umumnya hanya banyak dinikmati di Jawa.

 

Jika keadaan ini terus dibiarkan maka, daerah di luar pulau Jawa akan rugi dan semakin miskin saja, karena:

1.      daerah akan kekurangan L yang terampil, K serta SDA yang dapat diolah untuk keperluan sendiri.

2.      Daerah akan semakin sulit dalam mengembangkan sektor non primer khususnya industri manufaktur, dan akan semakin sulit mengubah struktur ekonominya yang berbasis pertanian atau pertambangan ke industri.

3.      Tingkat pendapatan masyarakat di daerah semakin rendah sehingga pasar output semakin lama, dan menyebabkan perkembangan investasi di daerah semakin kecil.

 

Ketimpangan dalam distribusi kegiatan ekonomi antarwilayah Indonesia terlihat jelas dalam tidak meratanya pembagian kegiatan industri manifaktur antar provinsi. Daerah Jawa didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki NT tinggi, khususnya industri manufaktur, sedangkan di luar Jawa didominasi oleh sektor yang memiliki NT rendah, seperti pertanian. Karena kepincangan struktur inilah terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan industri di luar Jawa yang rendah disebabkan karena pasar lokal yang kecil, infrastruktur yang terbatas, serta kurang SDM.

 

 

B.     Alokasi Investasi

Indikator lain juga yang menunjukkan pola serupa adalah distribusi investasi (I) langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar, bahwa krangnya I di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut menjadi rendah, karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industri manufaktur.

 

Terpusatnya I di wilayah Jawa, disebabkan oleh banyak faktor seperti kebijakan dan birokrasi yang terpusat selama ini (terutama sebelum pelaksanaan otonomi daerah daerah), konsentrasi penduduk di Jawa dan keterbatasan infrastruktur serta SDM di wilayah luar Jawa. Persebaran sumber daya alam tidak selamanya melimpah. Ada beberapa sumber daya alam yang terbatas dalam jumlahnya dan dalam proses pembentukannya membutuhkan jangka waktu yang relatif lama. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam secara umum dibagi menjadi 2, yaitu: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

 

C.     Mobilitas antar Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah

Kehadiran buruh migran kelas bawah adalah pertanda semakin majunya suatu negara. Ini berlaku baik bagi migran legal dan ilegal. Ketika sebuah negara semakin sejahtera, lapisan-lapisan masyarakatnya naik ke posisi ekonomi lebih tinggi (teori Marxist: naik kelas).

Fenomena “move up the ladder” ini dengan sendirinya membawa kepada konsekuensi kosongnya lapisan terbawah. Walaupun demikian lapisan ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebenarnya lapisan ini sangat substansial, karena menopang “ladders” atau lapisan-lapisan yang berada di atasnya. Lapisan inilah yang diisi oleh para migran kelas bawah.

Salah satu pilar ekonomi liberal adalah kebebasan mobilitas faktor produksi, termasuk faktor buruh. Seharusnya yurisdiksi administratif negara tidak menjadi penghalang mobilitas tersebut. Namun, tetap saja perpindahan ini perlu ditinjau dan dikontrol agar tetap teratur.

D.    Perbedaan SDA antar Provinsi

Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembanguan ekonomi di daerah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan dengan daerah yang miskin SDA. Sebenarnya samapai dengan tingkat tertebntu pendapat ini masih dapat dikatakan, dengan catatan SDA dianggap sebagai modal awal untuk pembangunan. Namun, belum tentu juga daerah yang kaya akan SDA akan mempunyai tingkat pembanguan ekonomi yang lebih tinggi juga jika tidak didukung oleh teknologi yang ada (T).

 

Penguasaan T dan peningkatan taraf SDM semakin penting, maka sebenarnya 2 faktor ini lebih penting daripada SDA. Memang SDA akan mendukung pembangunan dan perkembangan, tetapi akan percuma jika memiliki SDA tapoi minim dengan T dan SDM.

Program desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pekerjaan besar dan harus berhasil dengan baik. Keragaman kemampuan dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada sequencing yang jelas dan penerapan bertahap menurut kemampuan daerah.

Dalam proses pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan program desentralisasi yang tergesa-gesa tanpa kesiapan memadai sebaliknya malah akan mengganggu pemulihan ekonomi yang pada gilirannya akan merugikan pembangunan ekonomi daerah sendiri. Oleh karena itu,  proses desentralisasi tidak perlu diakselerasi. Yang perlu diakselerasi adalah pengembangan kelembagaan dan kemampuan, termasuk untuk pengembangan kebijakan, pada tingkat daerah,  khususnya daerah Tingkat II. Hal ini merupakan kerja nasional yang harus mendapat prioritas pertama dan dilaksanakan terutama di daerah. Inilah inti dari pemberdayaan ekonomi daerah yang merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan efisien.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta: petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan.

 

E.     Perbedaan Kondisi Demografis antar Provinsi

Kondisi demografis antar provinsi berbeda satu dengan lainnya, ada yang disominasi oleh sektor pertanian, ada yang didominiasi oleh sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Perbedaan kondisi demografis ini biasanya menyebabkan pembangunan ekonomi tiap daerah berbeda-beda. Contoh kasusnya, kita tengok ke daerah Tegal.
Penduduk Kota Tegal pada tahun 2007 adalah 247,076 jiwa yang terdiri dari laki-laki 123.792 jiwa (50,10 %) dan perempuan 123,284 jiwa (49,90 %) dengan laju pertumbuhan 0,55 % per tahun, sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun ) 170.124 jiwa (68,86 %).

Ternyata kepadatan penduduk rata – rata di Kota Tegal pada tahun 2007 sebesar 6.193 jiwa/Km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Kejambon sebesar 13.723 jiwa/Km² dan kepadatan terendah di Kelurahan Muarareja sebesar 750 jiwa/Km².

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tegal tahun 2007 tercatat berjumlah 204.517 dengan jumlah angkatan kerja sebesar 168.575 jiwa atau 82,43 % yang terdiri dari 87.537 jiwa laki-laki dan 81.038 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut 112.660 sudah bekerja dan 55.915 tidak bekerja.

Mata pencaharian penduduk Kota Tegal menurut jenis mata pencahariannya adalah petani sendiri 3.739 orang, buruh tani 6.457 orang, nelayan 12.013 orang, pengusaha 2.303 orang, buruh industri 20.310 orang, buruh bangunan 18.704 orang, pedagang 21.887 orang, pengangkutan 6.687 orang, PNS/ABRI 9.223 orang, pensiunan 4.473 orang dan lain-lain 11.930 orang.

Sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan Pemerintah Kota Tegal, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sektor ini diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana serta memberikan kemudahan akses pendidikan kepada masyarakat.

 

Kebijakan-kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal secara bertahap sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan formal antara lain yaitu pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberian bea siswa, pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat sekolah dasar dan lanjutan tingkat I, penyediaan buku pelajaran serta peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan penyetaraan kualifikasi pendidikan guru. Pada tahun 2007 tamatan pendidikan untuk SD sebanyak 4.214 jiwa, SLTP 3.780 jiwa, dan SLTA 3.435 jiwa.

 

F.      Kurang Lancarnya Perdagangan antar Provinsi

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan       ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran         tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antarprovinsi meliputi barang jadi, barang modal, input             perantara, dan bahan baku untuk keperluan produksi dan jasa. Ketidaklancaran      perdagangan ini mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan lewat sisi     permintaan (Demand) dan sisi penawaran (Supply). Dari sisi permintaan,            kelangkaan akan barang dan jasa akan berdampak juga pada permnitaan pasar    terhadap kegiatan eonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang           tersebut. Sedangkan dari sisi penawaran, sulitnya memperoleh barang modal             seperti mesin, dapat menyebabkan kegiatan ekonomi di suatu provinsi menjadi   lumpuh, selanjutnya dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

 

8. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

A.    Teori Basis Ekonomi

Teori ini berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Proses pengembangan kawasan adalah merespon permintaan luar negeri atau dalam negeri atau di luar nodalitas serta multiplier effect ( Geltner, 2005).

Teori ini hanya mampu memprediksi jangka pendek dan tidak mampu merespon perubahan jangka panjang. Hanya menekankan perlunya mengembangkan sektor industri non basis, tidak mengenal bahwa ekonomi regional adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi yang saling mendukung. Penerapan pengembangan industri ini berorientasi ekspor dan subtitusi impor, promosi dan pengerahan industri, peningkatan efisiensi ekonomi ekspor melalui perbaikan infrastruktur Oleh karena itu, dibutuhkan  integrasi antara jenis industri, prasarana, dan perluasan industri. Dapat disusun hipotesa selain lokasi juga peranan sektoral serta LQ ( Location Qoutient) sektor konstruksi perumahan realestat dalam satu kawasan.

B.     Teori Lokasi

Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Lokasi absolut.
Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta (kelihatan).

2. Lokasi relatif.

Lokasi relatif adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya.

Dari sekian banyak teori lokasi, pada prinsipnya sama, yaitu membicarakan bagaimana menentukan lokasi industri. Teori lokasi yang dikemukakan oleh Alfred Weber berawal dari tulisannya yang berjudul Uber den Standort der Industrien pada tahun 1909. Prinsip teori Weber adalah: “Penentuan lokasi industri ditempatkan di tempat-tempat yang resiko biaya atau ongkosnya paling murah atau minimal (least cost location) “. Asumsi Weber yang bersifat prakondisi adalah sebagai berikut:

1. Wilayah yang seragam dalam hal topografi, iklim dan penduduknya. Keadaan penduduk yang dimaksud adalah menyangkut jumlah dan kualitasnya.

2. Ketersediaan sunber daya bahan mentah. Invetarisasi sumber daya bahan mentah sangat diperlukan dalam industri.

3. Persaingan antar kegiatan industri.

4. Upah tenaga kerja. Upah atau gaji bersifat mutlak harus ada dalam industri yakni untuk membayar para tenaga kerja.

5. Biaya pengangkutan (ongkos angkut) bahan baku ke lokasi pabrik yang ditentukan oleh bobot bahan baku dan lokasi bahan baku.
6. Manusia berpikir rasional.

Weber menyusun model yang dikenal dengan sebutan segitiga lokasional (locational triangle). Menurut Weber, untuk menentukan lokasi industri terdapat tiga faktor penentu, yaitu:

  • Material
  • Konsumsi.
  • Tenaga Kerja.

Biaya transportasi menurut Weber tergantung dari dua hal pokok yaitu bobot barang dan jarak yang harus ditempuh untuk mengangkutnya.
Selain teori dari Weber, dalam pembahasan ini juga akan dibahas teori tempat pusat (Central Place Theory) dari Walter Christaller (1933). Christaller pertama kali mempublikasikan studinya yang berkaitan dengan masalah tentang bagaimana menentukan jumlah, ukuran dan pola penyebaran kota-kota. Asumsi-asumsi yang dikemukakan oleh Christaller adalah sebagai berikut:

  • Suatu lokasi yang memiliki permukaan datar yang seragam.
  • Lokasi tersebut memiliki jumlah penduduk yang merata.
  • Lokasi tersebut mempunyai kesempatan transpor dan komunikasi yang merata.
  • Jumlah penduduk yang ada membutuhkan barang dan jasa.

Prinsip yang dikemukakan oleh Christaller adalah:

  • Range adalah jarak jangkauan antara penduduk dan tempat aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Jika jarak ke pasar lebih jauh dari kemampuan jangkauan penduduk yang bersangkutan, maka penduduk cenderung akan mencari barang dan jasa ke pasar lain yang lebih dekat.
  • Threshold adalah  jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasokan barang atau jasa yang bersangkutan, yang diperlukan dalam penyebaran penduduk atau konsumen dalam ruang (spatial population distribution).

 

Dari komponen range dan threshold maka lahir prinsip optimalisasi pasar (market optimizing principle).  Prinsip ini antara lain menyebutkan bahwa dengan memenuhi asumsi di atas, dalam suatu wilayah akan terbentuk wilayah  pusat (central place). Pusat tersebut menyajikan kebutuhan barang dan jasa bagi penduduk sekitarnya.

 

Jika sebuah pusat dalam range dan threshold yang membentuk lingkaran, bertemu dengan pusat yang lain yang juga memiliki range dan threshold tertentu, maka akan terjadi daerah yang bertampalan. Penduduk yang bertempat tinggal di daerah yang bertampalan akan memiliki kesempatan yang relatif sama untuk pergi kedua pusat pasar itu.

C.     Teori Daya Tarik Industri

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri melalui pemberian subsidi dan insentif.

Faktor-faktor daya tarik industri adalah:

1. NT tinggi per pekerja.

Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting, tak hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat tapi juga pada pembentukan PDRB.

2. Industri-industri ikatan.

Ini berarti perkembangan industri-industri tersebut akak menigkatkan total NT daerah, atau mengurangi ‘kebocoran ekonomi’ dan ketergantungan impor.

3. Daya saing di masa depan.

Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri yang bersangkutan, agar ke depannya pasar memiliki kekuatan untuk bersaing. Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakukan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan. Perlu ada upaya perencanaan agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.

4. Spesialisasi industri.

Suatu daerah sebaiknya berspesialisasi di mana daerah tersebut unggul (teori klasik perdagangan internasional), dan dengan demikian daerah tersebut akan menikmati keuntungan dari perdagangan.

KESIMPULAN

  • Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999).
  • Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikam kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru.
  • Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Lincolin Arsyad, 1999).
  • Teori basis ekonomi berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
  • Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten.
  • Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industri lewat pemberian subsidi dan insentif.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja GrafIndustrido Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Industridonesia Beberapa Masalah PentIndustrig. Jakarta: Ghalia Industridonesia.

http://www.google.com

http://www.wikipedia.com

 

IDENTITAS DIRI

Nama              : CANDY GLORIA

NPM               : 21210516

Kelas               : 1 EB 07

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik              : Pembangunan Ekonomi Daerah

Tugas ke-       : 6

 

 

 

Advertisements

INDUSTRIALISASI

Posted On March 30, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped 2 responses

INDUSTRIALISASI

 

PENDAHULUAN

  • · Apa itu Industrialisasi?

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah (bahan baku) atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dan batrang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan (assembling) dan reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi dapat juga berupa jasa.

 

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Dalam sejarah pembangunan eknomi, konsep industrialisasi berawal dari revolusi pertamam pada pertengahan abad ke-18 yang terjadi di Inggris, dengan penemuan metode baru untuk pemintalan, penenunan kapas, serta peningkatan faktor produksi yang digunakan.

 

Industrialisasi suatu proses interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Selain itu, industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit dan kekayaan alam melimpah, seperti Kuwait dan Libya (negara penghasil minyak) ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

Setelah perang dunia II juga banyak bermunculan perkemebangan teknologi yang baru, misalnya produksi dengan skala besar dengan konsep assembling, listrik, penemuan bahan-bahan sintetik, kendaraan bermotor, revolusi teknologi komunikasi, sampai pada penggunaan robot. Semua perubahan yang terjadi ini juga ikut memacu proses industrialisasi dunia karena perkembangan ini mengubah pola produksi industri dan meningkatkan kapasitas (volume) perdagangan dunia.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong selain dari perkembangan teknologi (T) dan inovasi (In), serta laju pertumbuhan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

a) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negara.

Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi yang relatif lebih cepat. Hal ini dikarenakan jika sudah terdapat berbagai industri hulu dan menengah yang kuat, maka otomatis negara yang bersangkutan akan lebih mudah untuk membangun industri hilir dengan tingkat diversifikasi produksi yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang belum mempunyai industri hulu dan menengah.

b) Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antar populasi dan tingkat pendapatan nasional riil per kapita. Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Misalnya, Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi, karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (asumsi:faktor penentu lainnya cukup mendukung).

c) Ciri industrialisasi, yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan, termasuk di dalamnya adalah insentif  kepada investor.

d) Kondisi dan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA). Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi, karena tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan eknominya relatif rendah.

e) Kebijakan dan strategi pemerintah, seperti tax holiday, bebas bea masuk untuk bahan baku impor, pinjaman dengan suku bunga yang relatif rendah.

 

 

  1. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

A.    Pertumbuhan Output

Proses industrialisasi yang terjadi pada negara-negara ASEAN yang pesat disorong oleh laju pertumbuhan output industri yang pesat karena menyebabkan terjadinya penambahan struktural yang cukup luas di dalam perekonomian negara tersebut.

 

Hal ini dikarenakan, sektor industri menaglami laju pertumbuhan yang sangat pesat, melebihi laju pertumbuhan di negara berkembang dengan rata-rata 50-100% pada 1970-an, bahkan dengan batas rata-rata yang lebih tinggi pada 1980-an. Pangsa sektor manufaktur terhadapa toal output industri telah menjadi lebih dari 2 kali lipat di Indonesia maupun Malaysia, dan hampir 2

Kali lipat di Thailand. Ke-empat ekonomi tersebut kini telah melampaui titik belok yang penting di jalan panjang pembangunan ekonomi dalam hal output sektor manufaktur yang melebihi output sektor pertanian.(Hill, 2003).

 

Selain itu, menurut Hill, hal lain yang mungkin penting adalah pelaksanaan industrialisasi di ke-empat negar tersebut telah berhasil melampaui suatu proses pergeseran secara bertahap selama 1970-an, dari yang tadinya berorientasi ke pasar domestik (subtitusi impor) ke industri yang berorientasi ke pasar global.

 

B.     Pendalaman Struktur Industri

Pembangunan ekonomi jangka panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju industri dan menggeser struktur industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Indikator yang digunakan untuk mengukur struktur industri adalah distribusi dari jumlah unti produksi (perushaan) yang ada dan total NO atau NT dari sektor industri menurut kelompok industri (subsektor). Kaena semakin tingginya subsektor industri, berarti semakin tingginya diversifikasi produksi.

 

Distribusi PDB menurut subsektor industri juga dapat berperan sebagai indikator poengukur tingkat diversifikasi industri. Semakin maju industri manufaktur, semakin besar kontribusi output dari kelompok-kelompok industri berteknologi tinggi terhadap pembentukan PDB.
Perubahan struktur industri disebabkan oleh:

  • · Penawaran agregat perkembangan teknologi, kualitas SDM, dan inovasi material baru untuk produksi.
  • · Permintaan agregat peningkatan pendapatan per kapita yang mengubah volume dan pola konsumsi.

 

Orientasi perkembangan industri manuafktur di Indonesia masih pada barang
konsumsi sederhana seperti makanan, minuman pakaian jadi. Sisi permintaan agergat, pasar domestik barang konsumsi berkembang pesat seiring laju penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat per kapita. Sedangkan pada sisi penawaran agregat, sarana dan prasarana menunjang untuk produksi.

C.     Teknologi dari Produk Manufaktur

Untuk membandingkan dan menganalisa kemampuan T dari produksi di negara-negara berbeda, karena industri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu industri denagn teknoklogi yang tinggi, contohnya obat-obatan, komputer, alat-alat perkantoran, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Kategoti kedua yaitu industri dengan T yang menengah, contohnya produk-produk dari logam sederhana, produk-produk dari plasitik dan karet, dan penyulingan minyak. Kategori ketiga adalah industri dengan T rendah, seperti kertas dan percetakan, pakaian jadi, makanan, minuman, rokok, dan mebel.

Tingkat perkembangan industri manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur industri itu sendiri. Struktur industri:

1) Ragam produk barang konsumsi, sederhana, barang konsumsi dengan kandungan teknologi yanglebih canggih, barang modal.

2)  Intensitas pemakain faktor produksi barang dengan padat karya dan barang dengan padat modal. Orinetasi pasar barang domestik dan barang ekspor.

 

D.    Ekspor

Kinerja ekspor (X) dari produk-produk manufaktur juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator alternatif untuk mengukur derajat pembangunan dari industri manufaktur. Kinerja X bisa ada dalam 3 arti, yaitu laju pertumbuhan volume atau nilai X dan diversifikasi, baik dalam produk maupun pasar/ negara tujuan. Pada umumnya, industri manufaktur suatu negara dikatakan sudah maju apabila laju pertumbuhan X manufakturnya rata-rata per tahun tinggi dan tingkat diversifikasi produk seta pasar dan negara tujuannya tinggi.

 

Hasil analisis Wolrd Bank tahun 1999 menunjukkan bahwa Indonesia lemah dalam prosuk-produk manufaktur yang prospek masa depannya sangat baik. Data BPS juga menunjukkan bahwa diversifikasi X manufaktur Indonesia cukup tinggi, namun masih hanya didominasi oleh industri kecil dan menengah ke bawah, terutama pada barang-barang konsumsi. Selain itu, industri Indonesia juga masih didominasi dengan produk-produk berbasis pertanian. Di sisi lain, harga dunia untuk komoditi berbasis pertanian relatif rendah jika dibandingkan dengan komoditas berteknologi menengah ke atas, seperti komputer, mesin, dan otomotif, bahkan pasaran harga komoditas-komoditas ini kian meningkat dari waktu ke waktu.

 

 

4. Ketergantungan pada Impor

Ada sebuah implikasi bahwa tiap negara akan saling tergantung satu dan yang lainnya lewat perdagangan internasional (X dan M) dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

 

Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan impor barang-barang dari luar negeri. Hal ini dikarenakan tingkat industri manufaktur Indonesia yang masih lemah walaupun terus berkembang, sehingga tingkat ketergantungan impor barang manufaktur masih tinggi. Berbeda dengan negara yang memiliki industri manufaktur yang maju, maka negara tersebut tidak bergantung pada impor.

 

Walaupun kondisi X manufaktur Indonesia terus berkembang, neraca perdagangan Indonesia untuk barang-barang manufaktur terus mengalami defisit, kecuali pada masa 1998-1999 karena M turun drastis akibat depresiasi rupiah dan krisis ekonomi. Defisit dalam saldo merupakan suatu konsekuensi dari struktur perdagangan manufaktur Indonesia.

 

Di satu sisi, X manufaktur didominasi oleh produk sederhana yang nilainya di pasar dunia relatif rendah dan di sisi lain, M manufaktur Indonesia didominasi oleh barang-barang menengah ke atas, seperti barang konsumsi tahan lama (kendaraan bermotor, elektronik, komputer), barang modal (mesin, mobil penumpang), bahan baku, dan penolong yang sudah diproses (makanan,minuman, dan bahan baku untuk industri, bahan bakar dan pelumas), komponen-komponen transportasi yang pada umumnya memiliki nilai relatif lebih tinggi di pasar dunia.

 

5. Permasalahan

A.    Keterbatasan Teknologi dan SDM

Kualitas SDM dapat diukur dengan tingkat rata-rata pendidikan dari angkatan kerja atau masyarakat dari golongan umur produktif,  yaitu 15-65 tahun. Jika pekerja yang tidak/belum sekolah digabungkan dengan pekerja yang tidak tamat SD, maka data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlahaangkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan rendah.

 

Kualitas SDM dapat juga diukur dengan lamanya sekolah atau rata-rata tahun pendidikan yang dialami masyarakat dari kategori umur tertentu di negara tersebut. Hill(2002) menunjukkan bahwa rata-rata tahun pendidikan yang dialami oleh masyarakat kategori dari umur 25 tahun ke atas di Indonesia paling singkat, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, yakni masih di bawah 5 tahun. Hal ini juga menggambarkan bahwa jumlah pendduk Indonesia, terutama dengan diploma pendidikan tinggi di atas sarjana (S1) lebih sedikit dibanding dengan negara-negara Asia lainnya. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

B.     Masalah Struktural dan Organisasi

  • · Kelemahan struktural

Basis ekspor dan pasar masih sempit, walaupun Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja (TK), tapi produk dan pasarnya masih hanya terkonsentrasi pada:

1)      terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil dan alas kaki).

2)      Pasar tekstil dan pakaian jadi terbatas pada beberapa negara, yaitu Amerika, Kanada, Turki dan Norwegia.

3)      Amerika, Jepang dan Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia.

4)      Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur  Indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas.

5)      Banyak produk manufaktur terpilih padat karya yang mengalami penurunan harga karena munculnya para pesaing baru, seperti Cina dan Vietnam.

6)      Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sebagai akibat faktor internal, seperti tuntutan kenaikan upah.

 

  • · Kelemahan organisasi:

1)      Ketergantungan impor sangat tinggi.Pada 1990, Indonesia menarik banyak PMA untuk industri berteknologi tinggi, seperti kimia, elektronik, dan otomotif. Namun, proses penggabungan, pengepakan dan assembling masih dengan hasil:

v Nilai impor bahan baku, komponen dan input perantara masih tinggi diatas 45%.

v Industri padat karya, seperti tekstil, pakaian jadi dan kulit bergantung kepada impor bahan baku, komponen dan input perantara juga masih relatif tinggi.

v PMA sektor manufaktur masih bergantung kepada suplai bahan baku dan komponen dari luar negeri.

v Peralihan teknologi (teknikal, manajemen, pemasaran, pengembangan organisasi dan keterkaitan eksternal) dari PMA masih sangat terbatas.

v Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan pemasaran masih terbatas.

 

2)      Tidak ada industri yang berteknologi menengah.

v Kontribusi industri berteknologi menengah (logam, karet, plastik, semen) terhadap pembangunan sektor industri manufaktur yang menurun tahun 1985 -1997.

v Kontribusi produk padat modal (material dari plastik, karet, pupuk, kertas, besi dan baja) terhadap ekspor menurun 1985-1997. Produksi produk dengan teknologi rendah berkembang pesat.

3)      Industri kecil dan menengah masih terbelakang produktivitas rendah, jumlah tenaga kerja masih banyak (padat karya), bukan padat modal.

4)      Kapasitas menyerap dan mengembangkan teknologi masih lemah dikarenakan SDM yang lemah.

6. Strategi Pembangunan Sektor Industri

A.    Strategi SI / Substitusi Impor (Inward Looking)

Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea dan Taiwan. Pertimbangan digunakannya strategi ini adalah:

a.       Sumber daya alam dan faktor produksi yang cukup tersedia.

b.      Potensi permintaan (demand) dalam negeri memadai sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri.

c.       Kesempatan kerja menjadi luas.

d.      Pengurangan ketergantungan impor, sehingga defisit berkurang.

B.     Strategi PE / Promosi Ekspor (outward Looking)
Strategi ini beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil adalah:

a.       Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bersangkutan, baik pasar input maupun output.

b.      Tingkat proteksi impor yang harus rendah.

c.       Nilai tukar yang harus realistis.

d.      Ada insentif untuk peningkatan ekspor.

C.     Kebijakan Industri Pasca Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 sangat memukul industri manufaktur di Indonesia akibat depresiasi nilai rupiah yang sangat besar terhadap dolar AS. Krisi ekonomi ini menunjukkan bahwa ternyata pembanguna Industri selama masa pemerintahan orde baru tidak menghasilkan industri nasional yang kokoh. Sebaliknya, pembangunan industri yang didukung oleh kebijakan SI dengan proteksi yang berlebihan dan terlalu lamatelah membuat industri manufaktur Indonesia menjadi sanagt lemah dengan tingkat ketergantungan pada M dan utang yang tinggi.

 

Masuknya IMF ke Indonesia untuk membantu keluar dari krisis tersebut telah membawa perubahan besar di dalam kebijakan industrialisasi dalam negeri. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis, kebijakan industri baru yang dianut Indonesai lebih berorientasi pada X, dengan tidak menghilangkan pembangunan industri di pasar domestik.

 

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengadakan tarif  M, baik terhadap barang jadi maupun barang setengah jadi, bahan baku komponen secara bertahap, dan penghilangan fasilitas kemudahan selama masa orde baru banyak diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, fasilitas kemudahan untuk kredit murah tetap diberikan kepada usaha kecil dan menengah, tapi dengan prosedur seleksi yang jauh lebih ketat dan memiliki tujuan program yang jelas.

 

Tak hanya itu, perhatian besar juga diberikan kepada pengembangan industri pendukung yang membuat mesin, peralatan produksi, antara bahan baku dan komponennya. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan sektor industri manufaktur khususnya dan ekonomi nasional terhadap M. Sehinnga guna mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan clustering.Yang dimaksud dengan clustering adalah setiap industri mempunyai keterikatan produksi ke belakang maupun ke depan yang kuat dengan industri lain atau sektor ekonomi lainnya.

KESIMPULAN

  • · Faktor pendorong selain dari perkembangan teknologi (T) dan inovasi (In), serta laju pertumbuhan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:

a) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negara.

b) Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antar populasi dan tingkat pendapatan nasional riil per kapita.

c) Ciri industrialisasi, yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan, termasuk di dalamnya adalah insentif  kepada investor.

d) Kondisi dan keberadaan Sumber Daya Alam (SDA).

e) Kebijakan dan strategi pemerintah, seperti tax holiday, bebas bea masuk untuk bahan baku impor, pinjaman dengan suku bunga yang relatif rendah.

  • · Tingkat perkembangan industri manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur industri itu sendiri. Struktur industri:

1) Ragam produk barang konsumsi, sederhana, barang konsumsi dengan kandungan teknologi yanglebih canggih, barang modal.

2)  Intensitas pemakain faktor produksi barang dengan padat karya dan barang dengan padat modal. Orinetasi pasar barang domestik dan barang ekspor.

  • · Kualitas SDM dapat diukur dengan tingkat rata-rata pendidikan dari angkatan kerja atau masyarakat dari golongan umur produktif,  yaitu 15-65 tahun. Jika pekerja yang tidak/belum sekolah digabungkan dengan pekerja yang tidak tamat SD, maka data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlahaangkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan rendah. Rendahnya kualitas SDM di Indonesia salah satunya disebabkan oleh terbatasnya dana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.
  • · Krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 sangat memukul industri manufaktur di Indonesia akibat depresiasi nilai rupiah yang sangat besar terhadap dolar AS. Krisis ekonomi ini menunjukkan bahwa ternyata pembanguna Industri selama masa pemerintahan orde baru tidak menghasilkan industri nasional yang kokoh. Sebaliknya, pembangunan industri yang didukung oleh kebijakan SI dengan proteksi yang berlebihan dan terlalu lamatelah membuat industri manufaktur Indonesia menjadi sanagt lemah dengan tingkat ketergantungan pada M dan utang yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja GrafIndustrido Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Industridonesia.

http://organisasi.org/pengertian_definisi_macam_jenis_dan_penggolongan_industri_di_indonesia_perekonomian_bisnis

http://wikipedia.org/industrialisasi

 

IDENTITAS DIRI

Nama              : CANDY GLORIA

NPM               : 21210516

Kelas               : 1 EB 07

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik              : Industrialisasi

Tugas ke-       : 5

 

SEKTOR PERTANIAN

Posted On March 23, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped 2 responses

SEKTOR PERTANIAN

 

PENDAHULUAN

  • Peranan Sektor Pertanian

Menurut Kuznets, Sektor pertanian di LDC’s (negara sedang berkembang) mengkontribusikan thd pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a.  Kontribusi produk penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan BB untuk industri manufaktur, seperti industri: tekstil, barang dari kulit asli (genuine leather), makanan dan minuman.

b.  Kontribusi Pasar Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi.

c.  Kontribusi Faktor ProduksiPenurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dan TK dari sector pertanian ke sektor lain.

 

Kontribusi Devisa Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

  • Kontribusi Pasar

Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestik untuk produk non pertanian, seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dan lain-lain) dan produk konsumsi (pakaian,mebel, dan lain-lain). Pengaruh keterbukaan ekonomi membuat pasar sektor non pertanian tidak hanya disi dengan produk domestik, tapi juga impor sebagai pihak pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani belum dapat menjamin pertumbuhan yang tinggi sektor non pertanian. Jenis teknologi sektor pertanian Semakin modern, maka semakin tinggi permintaan (demand) produk industri non pertanian.

  • Kontribusi Faktor Produksi

Faktor Produksi yang dapat dialihkan dari sektor pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian tenaga kerja dan modal. Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman LN menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut yaitu dibutuhkannya surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sektornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga tergantung kepada faktor penawaran teknologi, infrastruktur dan SDM, serta faktor permintaan nilai tukar produk pertanian dan non pertanian baik di pasar domestik dan LN. Petani harus net savers Pengeluaran konsumsi oleh petani < produksi. Tabungan petani > investasi sektor pertanian.

  • Kontribusi Devisa

Kontribusinya devisa secara langsung dapat melalui ekspor produk pertanian dan mengurangi impor, sedangkan dengan cara tidak langsung dengan meningkatkan ekspor dan pengurangan impor produk yang berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman, dan sebagainya.
Kontradiksi kontribusi produk dan kontribusi devisa peningkatan ekspor produk pertanian akan menyebabkan suplai dalam negeri berkurang sehingga negara disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian dapat berakibat negatif terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari trade off ini, ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan kapasitas produksi.dan meningkatkan daya saing produk produk pertanian.

PEMBAHASAN

1. Kinerja dan Peran Sektor Pertanian di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah pada sektor pertanian karena Indonesia memiliki daratan yang luas juga tanah yang relatif subur. Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam bentuk-bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, seperti:

  • Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan output di bidang pertanian, baik dari sisi permintaan (demand) atau dari sisi penawaran (supply) sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain, seperti industri manufaktur dan perdagangan.
  • Pertanian juga memiliki peranan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor lainnya.
  • Pertanian merupakan suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya.
  • Pertanian merupakan sumber penting bagi surplus perdagangan karena dapat menjadi sumber devisa.

2. Pertumbuhan dan Difersivikasi Impor

Kebanyakan Negara berkembang memajukan industrialisasi di negaranya dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Industrialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu substitusi impor dan diversifikasi impor. Penyelenggaraan industrialisasi membutuhkan banyak perlengkapan kapital (modal), akan tetapi kebanyakan negara berkembang belum mampu membuat perlengkapan kapital secara mandiri.

 

Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kapital, negara akan mengekspor barang primernya agar dapat mengimpor dengan barang kapital. Jadi perekonomian negara berkembang dibangun atas dasar ekspor produksi barang impornya. Kebutuhan negara berkembang akan barang kapital berkesinambungan dengan kebutuhan negara maju untuk memelihara kelangsungan produksi barang-barang primer. Karena terlalu fokus pada produksi primer untuk diekspor, negara berkembang mengalami ketidakstabilan pendapatan dalam pembangunan ekonominya.

Hal-hal yang menyebabkan ketidakstabilan pendapatan, yaitu:
1. Persaingan barang impor yang semakin tinggi.
2. Nilai tukar barang impor negara berkembang yang berada pada kondisi rendah.
3. Fluktuasi harga produksi primer di pasar dunia.

Untuk mengatasi kesulitan pendapatan devisa dan penggunaannya, substitusi impor dan diversifikasi ekspor merupakan cara yang dipercaya ampuh dalam mengatasi masalah tersebut. Melalui diversifikasi ekspor negara tidak hanya terpaku pada satu atau dua macam barang ekspor, sehingga bila terjadi kerugian pada satu barang dapat diimbangi dengan keuntungan dari barang lainnya. Hal ini dikarenakan dasar tukar barang industri lebih tinggi daripada barang produksi primer, sehingga negara dapat menghasilkan sendiri barang kebutuhannya, dan hal tersebut akan mengurangi pengeluaran.
Masalah yang terjadi pada ekspor industri primer mengakibatkan kenaikan ekspor lebih lambat daripada kenaikan impor. Ini disebabkan oleh elastisitas pendapatan lebih rendah akan permintaan impor terhadap barang produksi primer. Rendahnya elastisitas pendapatan terhadap impor produksi primer di negara maju disebabkan oleh:
1. Kenaikan produksi barang primer di negara maju.
2. Perubahan pola konsumsi yang dapat menurunkan hasrat mengkonsumsi.
3. Kemajuan teknologi yang mengurangi kebutuhan bahan baku.
4. Perkembangan bahan sintetis (buatan/olahan).
5. Adanya pemberlakukan peraturan atas pembatasan impor barang produksi impor.

Sementara itu tingginya elastisitas pendapatan terhadap impor barang produksi di negara berkembang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Bertambahnya jumlah penduduk.
2. Kebutuhan barang produksi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.
3. Usaha meningkatkan hasil produksi primer guna meningkatkan pendapatkan devisa.
4. Dorongan untuk mendirikan industri subtitusi impor dan industri ekspor.

3. Kontribusi terhadap Kesempatan Kerja

Di suatu Negara besar seperti Indonesia, yang notabene ekonomi dalam negerinya masih didominasi oleh ekonomi pedesaan sebagian besar dari jumlah penduduknya atau jumlah tenaga kerjanya bekerja di pertanian. Daya serap sektor tersebut pada tahun 2000 mencapai 40,7 juta lebih. Jauh lebih besar dari sektor manufaktur. Hal ini menyimpulkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

 

Jika ditelusuri dari pola perubahan kesempatan kerja di pertanian dan industri manufaktur, pangsa kesempatan kerja dari sektor pertama menunjukkan suatu pertumbuhan tren yang menurun, sedangkan di sektor kedua meningkat. Perubahan struktur kesempatan kerja ini sesuai dengan yang diprediksi oleh teori mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dari suatu proses pembangunan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, maka akan semakin kecil peran dari sektor primer, yakni pertambangan dan pertanian, dan semakin besar peran dari sektor sekunder (manufaktur dan sektor-sektor tersier di bidang ekonomi). Namun demikian, semakin besar peran tidak langsung dari sektor pertanian, yakni sebagai pemasok bahan baku bagi sektor industri manufaktur dan sektor-sektor ekonomi lainnya.

4. Ketahanan Pangan

A.    Kebutuhan Pangan Nasional

Ketahanan pangan memiliki tiga dimensi yang saling memiliki keterkaitan, yaitu:

  • Ketersediaan kuantitas pangan dengan kualitas yang baik melalui produksi domestik dan importasi,
  • aksesbilitas masyarakat terhadap sumber daya untuk memperoleh kecukupan pangan dan gizi, dan
  • utilisasi makanan melalui kecukupan pangan, air, sanitasi dan kesehatan.

Dengan kondisi pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang masih bergantung pada impor maka dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih lemah. Ironisnya, malahan Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan bagi sebagian besar penduduknya. Namun, mengapa di sisi lain negara kita juga merupakan negara pengimpor pangan dalam jumlah yang cukup besar?

Kebutuhan pangan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor, kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait untuk mendukung program ketahanan pangan serta adanya permasalahan pada jalur distribusi bahan pangan.
Stabilitas harga pangan harus dilihat dari dua sisi, pertama adalah dari segi harga bahan pokok harus dapat dijangkau daya beli masyarakat, dan yang kedua adalah dari harga bahan pokok yang juga harus bisa menggairahkan petani untuk berproduksi. Kebijakan pangan nasional yang hanya mengutamakan pengendalian harga untuk kepentingan konsumen tanpa memperhatikan kesejahteraan petani akan menghancurkan swasembada pangan yang berbasis petani.

Seharusnya kebijakan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk menekan kenaikan harga pangan tetapi juga menjamin kelangsungan swasembada pangan dan kesejahteraan petani. Bila harga pangan terus ditekan maka petani/produsen pangan akan beralih menanam tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan dan dampak situasi ini akan terasa dalam jangka panjang (program swasembada pangan).
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan stabilitas bahan pangan antara lain sebagai berikut:

1.      Upaya Jangka Pendek
Upaya jangka pendek dapat berupa kebijakan impor, pemberian subsidi, penanggungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) oleh pemerintah, menaikkan pungutan ekspor serta pembebasan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2.      Upaya Jangka Menengah
Upaya jangka menengah dapat berupa perbaikan jalur distribusi dan pemasaran produk hasil pertanian serta kebijakan kuota impor dan ekspor.

3.      Upaya Jangka Panjang
Upaya jangka panjang dilakukan dengan pencapaian swasembada pangan.
Melalui upaya-upaya jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, diharapkan stabilitas kebutuhan pangan dapat tercapai. Upaya pencapaian stabilitas kebutuhan pangan juga harus didukung dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak-pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Tanpa adanya keseriusan serta kesungguhan mustahil stabilitas kebutuhan pangan dapat tercapai.

5. Nilai Tukar Petani

A.    Pengertian

Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kondisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.
Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

a.       NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar.

b.      NTP = 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar.

c.       NTP < 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar.

 

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga
kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

Sebenarnya etani yang dimaksudkan adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas resiko sendiri dengan tujuan guna dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Ataupun orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

Harga yang diterima petani adalah rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan dan biaya pembungkusan (packaging) ke dalam harga penjualannya atau disebut farm gate (harga di sawah/ladang setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata adalah harga
yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diperoleh petani. Selanjutnya, data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani produsen.

Sedangkan harga yang dibayar petani adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.

Kita tahu bahwa pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi antara penjual dengan pembeli atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan permintaan. Pada kecamatan yang sudah terpilih sebagai sampel, pasar yang dicatat haruslah pasar yang mewakili dengan syarat antara lain: paling besar, banyak pembeli dan penjual jenis barang yang diperjualbelikan cukup banyak dan terjamin kelangsungan pencatatan harganya.

Harga eceran pedesaan adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga modus (harga yang paling banyak muncul) atau harga rata-rata biasa (mean) dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya.

B.     Perkembangan NTP di Indonesia

Pada bulan November 2010, Nilai Tukar Petani Padi dan Palawija (NTPP) tercatat sebesar 93,25; Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 91,58; Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) 110,99; Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) 95,29; dan untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) 99,14. Secara gabungan, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Maluku Utara sebesar 99,673 atau mengalami kenaikan yang sangat kecil yaitu 0,002 % bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya (Oktober) yang sebesar 99,671 %.

Dari 10 Provinsi yang berada di kawasan timur Indonesia, NTP November 2010 terhadap NTP Oktober 2010 mengalami kenaikan di 6 provinsi, sedangkan di  4 provinsi lainnya telah terjadi penurunan. Kenaikan NTP tertinggi berada pada November 2010 terjadi di provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,83 %, sedangkan penurunan drastisi terjadi di Maluku yaitu 0,46 %. Hal ini merupakan dampak Maluku Utara yang pada November 2010 mengalami inflasi sebesar 0,22 % dikarenakan perubahan indeks harga kelompok pengeluaran, masing-masing yaitu: kelompok bahan makanan 0,33 %, makanan jadi, minuman dan rokok 0,19 %, perumahan 0,08 %; pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,13 %, sedangkan kesehatan 0,03 % sedangkan sandang dan transportasi dan komunikasi tidak mengalami perubahan.
Secara Nasional, NTP mengalami kenaikan 0,27 % yaitu dari 102,61 pada Oktober 2010 menjadi 102,89 pada November 2010. Adapun inflasi pedesaan Nasional pada bulan November 2010 adalah 0,79 % yakni saat mengalami kenaikan indeks dari 130,76 menjadi 131,79.

Nilai Tukar Petani yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persen), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif mengidentifikasikan semakin kuatnya tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil survei harga-harga pedesaan di Kabupaten se-provinsi Maluku Utara pada November 2010 NTP mengalami kenaikan sebesar 0,002 % dibanding bulan Oktober 2010, yaitu dari 99,671 menjadi 99,673. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian dan penurunan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Indeks harga hasil produksi pertanian (IT) mengalami kenaikan sebesar 0,163 % sedangkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 0,161 %.

Indeks Harga yang Diterima Petani (IT)
Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) dari ke-5 subsektor menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada November 2010, di Maluku Utara indeks harga yang diterima petani (IT) mengalami kenaikan 0,163 % dibandingkan dengan IT Oktober 2010, yaitu dari 127,50 menjadi 127,71. Dan terjadi kenaikan Indeks Harga yang diterima Petani (IT) pada 3 sub sektor yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,60 %, subsektor holtikultura sebesar 0,49 %, subsektor perternakan sebesar 0,68 %. Sedangkan 2 subsektor lainnya mengalami penurunan yaitu subsektor perkebunan rakyat sebesar (0,04) % dan subsektor perikanan sebesar (0,24) %.

 

Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB)
Melalui indeks harga yang dibayar petani (IB) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada November 2010 di Maluku Utara, indeks harga yang dibayar (IB) petani mengalami kenaikan sebesar 0,161 % bila dibandingkan dengan Oktober 2010. Terjadi kenaikan IB pada ke-5 subsektor yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 0,04 %, subsektor holtikultura sebesar 0,06 subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,26 %, subsektor perternakan sebesar 0,31 % dan subsektor perikanan sebesar 0,20 %.

C.     Penyebab Lemahnya NTP di Indonesia

Jika sebelumnya telah dijelaskan perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) disebabkan oleh perubahan dari indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB),maka pengkajian terhadap penyebab lemahnya NTP dapat dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya IT dan faktor-faktor penyebab tingginya IB. Faktor-faktor tersebut berbeda menurut jenis komoditasnya.

Jika dimisalkan, sisi IT berupa beras dan pepaya yang berbeda pola persaingannya, maka analisisnya di Indonesia beras memiliki persaingan yang ketat, termasuk beras impor sekalipun. Hal ini disebabkan beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, dan diartikan banyak permintaan (demand) akan beras tersebut.

Dengan kondisi tersebut, petani cenderung hanya menanam padi saja, hingga akhirnya justru membuat harga beras di pasar domestik cenderung menurun hingga sama dengan biaya marjinalnya (sama dengan biaya rata-rata per unit output). Artinya, bahwa IT akan sama dengan IB, dan berarti keuntungan petani adalah sama dengan 0 (nol).

Untuk analisis pepaya, pepaya bukanlah kebutuhan yang sangat signifikan seperti beras bagi masyarakat Indonesia, jadi meskipun harga baik tidak membuat semua petani ingin menanam pepaya. Jadi dapat diartikan diversifikasi output di sektor pertanian sangat menentukan baik tidaknya Nilai Tukar Petani di Indonesia.

6. Keterkaitan Produksi Sektor Pertanian dengan Sektor Ekonomi Lainnya

A.    Terkait dengan Sektor Industri Manufaktur

Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kesalahan industrialisasi yang tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian (+) walaupun kecil, sedangkan industri manufaktur (-). Sebagai contoh; Jepang, Taiwan dan Eropa dalam memajukan industri manufaktur diawali dengan proses revolusi sektor pertanian.

Alasan sektor pertanian harus kuat dalam proses industrialisasi dikarenakan sektor pertanian kuat pangan terjamin tidak akan ada kondisi kelaparan dan juga akan menciptakan situasi social politik yang stabil.

Jika sudut permintaan sektor pertanian kuat, maka pendapatan riil per kapita naik. Sehingga permintaan oleh petani terhadap produk industri manufaktur naik, artinya industri manufaktur berkembang dan output industri menjadi input pada sektor pertanian. Kelebihan output sektor pertanian digunakan sebagai sebagai investasi sektor industri manufaktur seperti industri kecil di pedesaan.

Namun dalam kondisi nyatanya di Indonesia, keterkaitan produksi sektor pertanian dan industri manufaktur masih berada pada posisi sangat lemah dan kedua sektor tersebut masih sangat bergantung kepada barang impor.

KESIMPULAN

  • Kontribusi Devisa Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.
  • Kontribusinya devisa secara langsung dapat melalui ekspor produk pertanian dan mengurangi impor, sedangkan dengan cara tidak langsung dengan meningkatkan ekspor dan pengurangan impor produk yang berbasis pertanian.
  • Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kondisi kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase yang secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.
  • Berhasilnya pembangunan ekonomi negara maju dimulai dengan industrialisasi dengan menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Setelah subtitusi berhasil, sebagian hasilnya diekspor ke luar negeri dan ditukarkan dengan barang kebutuhan pembangunan.
  • Kebanyakan negara berkembang memajukan industrialisasi di negaranya dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Industrialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu substitusi impor dan diversifikasi impor. Penyelenggaraan industrialisasi membutuhkan banyak perlengkapan kapital (modal), akan tetapi kebanyakan negara berkembang belum mampu membuat perlengkapan kapital secara mandiri.
  • Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kapital, negara akan mengekspor barang primernya agar dapat mengimpor dengan barang kapital. Jadi perekonomian negara berkembang dibangun atas dasar ekspor produksi barang impornya. Kebutuhan negara berkembang akan barang kapital berkesinambungan dengan kebutuhan negara maju untuk memelihara kelangsungan produksi barang-barang primer. Karena terlalu fokus pada produksi primer untuk diekspor, negara berkembang mengalami ketidakstabilan pendapatan dalam pembangunan ekonominya.
  • Dengan demikian, dapat disimpulkan permintaan beras lebih di pengaruhi oleh jumlah manusia dan pendapatan masyarakat (pembeli), bukan harga. Oleh karena itu permintaan beras tidak elastis. Akibatnya jika penawaran beras terlalu besar (pada saat musim panen), sementara permintaan relatif sama atau berkembang dengan laju yang tidak terlalu tinggi, maka harga beras bisa jatuh drastis.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://pksyariahimmciputat.blogspot.com/2007/04/reorientasi-gerakan-mahasiswa.html

www.wikipwedia.org

http://www.google.com

 

IDENTITAS DIRI

Nama              : CANDY GLORIA

NPM               : 21210516

Kelas               : 1 EB 07

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik              : Sektor Pertanian

Tugas ke-       : 4

 

Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Posted On March 18, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

KEMISKINAN

dan

KESENJANGAN PENDAPATAN

 

PENDAHULUAN

  • Masalah Pokok

Secara empiris, Booth (2000) dalam penelitiannya telah menginventarisir data kemiskinan di Indonesia. Berkisar pada tahun 1976-1981 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan, dengan kecenderungan angka-angka di bawah garis kemiskinan yang turun lebih tajam di daerah pedesaan. Tahun 1981 diperkirakan terdapat 40,6 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan, yakni 31,3 juta orang diantaranya berada di wilayah perdesaan, dan 9,3 juta sisanya berada di wilayah perkotaan.

PEMBAHASAN

  1. 1. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan dalam keadaan yang serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPSdan Depsos, 2002). Bahkan lebih jauh disebutkan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty treshold).
Frank Ellis (dalam Suharto, 2005) menyatakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi yang menyangkut aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat disefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Dalam hal ini tentu sumber daya tidak hanya menyangkut masalah finansial saja, tapi juga meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line).

Konsep kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. David Harry Penny (1990:140) mendefinisikan kemiskinan absolut dalam kaitannya dengan suatu sumber-sumber materi, yang dibawahnya tidak ada kemungkinan kehidupan berlanjut; dengan kata lain hal ini adalah tingkat kelaparan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara. World Bank (BPS dalam Haryati, 2003:95) menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan, yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok: (1) kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tinggi.
Menentukan ukuran kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kesulitannya bukan hanya pada indikator apa yang akan digunakan, tapi juga bagaimana menggunakan indikator tersebut pada suatu individu, keluarga, kelompok orang atau masyarakat. Untuk mempermudah dalam mengukur kemiskinan tersebut, kemudian muncul konsep poverty line (garis kemiskinan).

  1. 2. Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan
    1. Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kesenjangan

Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat.

Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat menaikan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor (Ferreira, 1999, 4).

 

Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun.

  1. Hubungan Antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan tidak jauh berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dalam keadaannya yang akrab dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Berdasarkan hipotesis Kuznets, “pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang”, banyak faktor lain di luar pertumbuhan pendapatan yang dapat juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti tingkat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi. Dasar persamaan untuk menggambarkan relasi antara pertumbuhan output agregat dan kemiskinan dapat diambil dari persamaan:

Log Gkt = a + bLog Wkt + ak + Skt

 

Dalam persamaan tersebut, elastisitas dari ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah suatu komponen pokok dari perbedaan antara efek bruto (ketimpangan konstan) dan efek neto (ada efek dari perubahan ketimpangan) dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan. Jadi apabila elastisitas neto dan bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan pendapatan dinyatakan masing-masing dengan g dan l, elastisitas dari ketimpangan terhadap pertumbuhan dengan b, dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan dengan d, maka persamaannya menjadi:

l = g + bd

Untuk mendapatkan elastisitas bruto dari kemiskinan terhadap pertumbuhan dan elastisitas dari kemiskinan terhadap ketimpangan (pertumbuhan sebagai variable yang dapat dikontrol), maka digunakan persamaan:

Log Pkt = w + Log Wkt + Log Gkt +wk + vkt

keterangan:

Pkt = kemiskinan untuk wilayah k pada periode t Wkt dan Gkt seperti di persamaan

wk = efek-efek yang tetap atau acak

vkt = term kesalahan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efektrickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

  1. 3. Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yaitu axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan didalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran Atkinson dan koefisien Gini. Rumus dari GE mempunyai formula seperti:

GE (α) = (1 / ( α2 – α | (1 / n) ∑ (yi / Y^)α – 1 |
i=1

 

keterangan:

n                            adalah jumlah individu (orang) didalam sampel,

yi                            adalah pendapatan dari individu (i=1,2…..n), dan

Y^ = (1/n) ∑yi        adalah ukuran rata-rata pendapatan nilai GE.

 

Nilai GE nol (0) berarti distribusi pendaptan merata (pendapatan dari semua individu didalam sample data), dan 4 berarti terdapat kesenjangan yang sangat besar. Parameter a mengukur besarnya perbedaan-perbedaan antara pendapatan-pendapatan dari kelompok-kelompok yang berbeda didalam distribusi tersebut, dan mempunyai nilai riil.

A = 1 – | (1/ n) ∑ (yi / Y^) 1-€ | 1/(1-€)
i = 1

 

keterangan:

€    adalah parameter ketimpangan, 0<€<1  adalah semakin tinggi nilai € (semakin tidak seimbang pembagian pendapatan).

Nilai A mencakup dari 0 sampai dengan 1, sehingga 0 (nol) berarti tidak ada kepincangan dalam distribusi pendapatan.

 

Alat ukur ketiga dari pendekatan aksioma ini yang selalu digunakan dalam setiap studi-studi empiris mengenai kesenjangan dalam pembagian pendapatan adalah koefisien atau rasio Gini, yang formulanya sebagai berikut:

Gini = (1 /2n2- Y^) ∑ ∑ | yi – yi |
i=1 j=1

 

Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai 1, dengan keterangan:

*     Jika 0 (nol), berarti: kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan).

*     Jika 1 (satu) , berarti:  ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan dalam pembagian pendapatan, artinya satu orang (atau satu kelompok pendapatan) di suatu negara menikmati semua pendaptan Negara tersebut.

Ide pokok dari perhitungan koefisien Gini berasal dari kurva Lorenz. Koefisien Gini adalah rasio: (a) daerah didalam grafik tersebut yang terletak diantara kurva Lorenz dan garis kemerataan sempurna (yang membentuk sudut 45° dari titik 0 dari sumbu y dan x) terhadap (b) daerah segi tiga antara garis kemerataan tersebut dan sumbu y-x. Semakin tinggi nilai rasio Gini, yakni mendekati 1 atau semakin menjauhi kurva Lorenz dari garis 45° tersebut, sehingga semakin besar tingkat ketidak merataan distribusi pendapatan.

Cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia  adalah dengan cara mengelompokkan jumlah penduduk menjadi tiga grup, yaitu 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20& penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

 

Menurut kriteria bank dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, jika 40% penduduk dari kelompok pendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari jumlah pendapatan. Sedangkan tingkat ketidakmerataan sedang, jika kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; dan  ketidakmerataan, jika kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan.

Untuk mengukur kemiskinan ada tiga indikator yang diperkenalkan oleh foster dkk (1984) yang sering digunakan oleh banyak study empiris, sebagai berikut:

*     Pertama , the incidence of poverty, yaitu persentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan. Indeksnya sering disebut dengan rasio H.

*     Kedua, the depth of poverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan (IJK), atau disebut poverty gap index. Indeks ini menggambarkan perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut dengan formula:

Pa = (1/n) ∑i[(z – yi)/ z]a untuk semua yi < z

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a > 1. Bagian [(z – yi)/ z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan kelompok ke I keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu persentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z – yi)/ z]a merupakan persentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan saat dijumlahkan dari orang miskin lalu dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

 

*     Ketiga, the severity of poverty yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, IKK juga dapat mengukur ketimpangan antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.
Adanya dua indikator ini (selain rasio H) berguna untuk mengkonpensasikan kelemahan dari rasio H yang tidak bisa menjelaskan tingkat keparahan kemiskinan di suatu negara. Para peneliti kemiskinan sudah lama tertarik pada dua faktor lain, yaitu besarnya kekurangan pendapatan orang miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar orang miskin. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tetap tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan orang miskin, tambah besar rentang pendapatan antar orang miskin, dan kemiskinan akan tambah besar.

 

Perkembangan dasar pemikiran diatas, muncul indeks kemiskinan Sen, yang memasukkan dua faktor tersebut, yakni koefisien Gini dan rasio H:
S= H[I + (1-I) Gini]

 

Di mana I adalah jumlah rata-rata defisit pendapatan dari orang miskin sebagai suatu persentase dari garis kemiskinan, dan koefisien Gini yang mengukur ketimpangan antara orang miskin. Sehingga jika salah satu dari faktor-faktor tersebut naik, tingkat kemiskinan bertambah besar (yang diukur dengan S).

  1. 4. Empiris
    1. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS yang berisi tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga dari survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data pengeluaran konsumsi tersebut digunakan sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat.

 

Metode ini sebenarnya meiliki suatu kelemahan yang serius, dikarenakan data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus sama dengan pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar bukan berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada dimungkinkan adanya tabungan.

 

Namun, apabila jumlah pendapatannya rendah bukan juga berarti jumlah konsumsinya juga rendah, karena banyak rumah tangga yang menggunakan kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan liburan.

  1. Kemiskinan

Walaupun terjadi penurunan kemiskinan di Indonesia antara tahun 1976-1996, masalah kemiskinan relatif dan kekurangan masih serius pada tahun-tahun terakhir rezim orde baru, bahkan sebelum dampak krisis keuangan dan penyusunan program berikutnya terhadap pendapatan nasional. Saat krisis moneter (krismon) tahun 1997, peningkatan angka kemiskinan terbesar terjadi di perkotaan, dimana jumlah penduduk miskin di perkotaan dalam periode tersebut terjadi peningkatan lebih dari 80%. Padahal, dalam periode yang sama, jumlahnya di perdesaan hanya naik sebesar 30%. Sebagai langkah antisipasi untuk pencegahan, pemerintah harus memberikan prioritas yang tinggi untuk program-program anti-kemiskinan.

Terdapat indikasi kuat pada tahun 2002-2007, meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penanggulangan kemiskinan, tetapi ternyata implikasinya belum seperti yang diharapkan. Proporsi penduduk yang miskin masih cukup tinggi, dan jika terjadi sedikit ‘gejolak’, maka dengan sangat mudah mereka akan kembali menjadi miskin. Namun tidak dapat dipungkiri, kesenjangan dan disagregasi kemiskinan memang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2007 proporsinya mencapai 16,6%, tetapi ada anggapan bahwa dibalik angka ini sebetulnya terdapat fakta kesenjangan antar provinisi yang masih cukup besar.

  1. 5. Kebijakan Anti Kemiskinan

Dalam memerangi kemiskinan diperlukan strategi yang tepat dan akurat, sehingga dibutuhkan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran yang dapat dibagi menurut waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek merupakan yang  terutama dari pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan. Hal ini penting mengingat akan fakta yang ada bahwa di satu pihak, hingga saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih pedesaan dan sebagian penduduk Indonesia.

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dan sebagainya mengeluarkan kebijakan untuk memerangi kemiskinan, melalui:
a) Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya.
b) Pengembangan SDM.
c) Membuat jaringan pengaman sosial bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik sosial atau wilayah yang terisolasi.

World bank (2000) memberikan metode baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

a.   Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat lokal.

b.  Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makro dan jaringan pengaman yang lebih komprehensif.

c.  Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

a.  Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan.

b.  Pengembangan sosial yang mencakup: pengembangan SDM, modal sosial, perbaikan status perempuan, dan perlindungan sosial.

c.  Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

d.   Faktor tambahan:
• Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar.
• Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah.

Meningkatnya anggaran untuk pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun bukanlah jaminan kemiskinan secara riil dapat turun jika tidak dilakukan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Kebijakan antikemiskinan yang dilakukan pemerintah lebih condong ke arah membuat masyarakat miskin menjadi lebih miskin.

 

Program-program seperti Raskin, BLT,dan sebagainya yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2010 dapat membuat masyarakat miskin mengalami ketergantungan. Kebijakan kedermawanan yang kurang tepat dapat memperburuk moral dan perilaku orang miskin. Sebenarnya yang harus dibina adalah  cara peningkatkan partisipasi masyarakat, kemandirian masyarakat yang artinya selain penduduk miskin juga harus mempunyai kemandirian dan berupaya sendiri dalam mengatasi kemiskinan, dan eksplorasi pengentasan kemiskinan.

 

Pemerintah lebih baik memberikan program dalam bentuk pemberdayaan yang melibatkan peran serta seluruh masyarakat. Program-program pengentasan kemiskinan mendatang sebaiknya dikembangkan dengan model pembangunan komunitas/ community development yang melibatkan turut serta aktif masyarakat. Dengan comdev yang merupakan program pemberdayaan, masyarakat miskin diberikan akses yang luas untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

 

Kebijakan yang tepat dan sistematis dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk program-progran pemberdayaan masyarakat lebih efektif dalam menurunkan jumlah orang miskin di negeri ini hal ini sudah terbukti di negara-negara seperti Cina dan India. Analoginya sederhana kita bukan memberikan ikan tetapi pamcingannya dan membina mereka bagaimana cara memancing ikan yang benar. Hal itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, karena jika rakyat terbiasa diberi ikan, lama-kelamaan akan muncil budaya ‘malas’.

 

 

KESIMPULAN

  • Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan dalam keadaan yang serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPSdan Depsos, 2002).
  • Berdasarkan hipotesis Kuznets, “pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang”, banyak faktor lain di luar pertumbuhan pendapatan yang dapat juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti tingkat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.
  • Menurut kriteria bank dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, jika 40% penduduk dari kelompok pendapatan rendah menerima lebih kecil 12% dari jumlah pendapatan. Sedangkan tingkat ketidakmerataan sedang, jika kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan; dan  ketidakmerataan, jika kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan.
  • Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efektrickle-down dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin.
  • Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus sama dengan pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih kecil. Misalnya, pendapatannya lebih besar bukan berarti pengeluaran konsumsinya juga besar, karena ada dimungkinkan adanya tabungan.Namun, apabila jumlah pendapatannya rendah bukan juga berarti jumlah konsumsinya juga rendah, karena banyak rumah tangga yang menggunakan kredit bank untuk membiayai pengeluaran konsumsi tertentu, misalnya untuk membeli rumah dan mobil, dan untuk membiayai sekolah anak atau bahkan liburan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://mahasiswaekonomiindonesia.blogspot.com/2009/08/menyoroti-kebijakan-antikemiskinan.html

 

 

IDENTITAS DIRI

Nama              : CANDY GLORIA

NPM               : 21210516

Kelas              : 1 EB 07

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik              : Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

Tugas ke-       : 3

 

NERACA PEMBAYARAN – PEREKONOMIAN INDONESIA

Posted On March 11, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

NERACA PEMBAYARAN

 

 

PENDAHULUAN

Bicara tentang perekonomian, tentu bicara tentang neraca pembayaran. Pada umumnya, neraca pembayaran merupakan catatan yang sistematis atas seluruh transaksi perekonomian internasional, mulai dari perdagangan, investasi, pinjaman, yang terjadi pada suatu penduduk dalam suatu negara dengan penduduk negara luar dalam suatu kurun waktu tertentu.

Kondisi penanaman modal di tanah air, sebagaimana halnya keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya, masih belum merata. Ketimpangan investasi terjadi kerap kali secara sektoral dan secara regional. Secara sektoral, sebagian besar modal yang ditanam, baik modal dalam negeri maupun modal asing tertumpuk di sektor industri pengolahan. Hal ini kemudian menjadi salah satu sumber ketimpangan pertumbuhan antarsektor. Secara regional, baik investasi domestik maupun investasi asing menumpuk di kawasan tengah Indonesia.

PEMBAHASAN

  1. 1. Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran merupakan cakupan pembelian dan penjualan barang/ jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif (-), yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa.
  2. Transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif (+), yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara.

Neraca pembayaran sangat berguna untuk menunjukkan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara. Tak hanya itu, BOP juga digunakan sebagai suatu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan kepada suatu negara. Jika dibandingkan dengan indikator lainnya seperti laju pertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik maka BOP merupakan salah satu indikator yang fundamental.

BOP terdiri dari tiga neraca saldo, yakni saldo neraca transaksi berjalan (TB), saldo neraca modal (CA), dan saldo neraca moneter (MA). Saldo TB adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan (NP) yang mencatat nilai ekspor (X) dan impor(M) barang, jasa (NJ), yang mencatat X dan M jasa termasuk pembayaran / pendapatan royalti dan bunga deposito, transfer keuntungan bagi investor asing, pembayaran bunga cicilan utang luar negeri (ULN), dan kiriman uang masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

CA adalah neraca yang mencatat arus modal (K) jangka pendek dan jangka panjang yang masuk dan keluar, yang terdiri atas K pemerintah neto dan lalu lintas K swasta neto. K pemerintah neto adalah selisih antara pinjaman yang baru didapat pada periode sebelumnya yang sudah jatuh tempo. Sedangkan lalu lintas K swasta neto adalah selisih antara dana investasi (I) masuk, pinjaman swasta dari luar negeri, dan pelunasan utang pokok swasta dan dana I ke luar negeri.

Dana I terdiri dari dua macam, yaitu I langsung atau disebut juga I jangka panjang atau penanaman modal asing (PMA). Sedangkan dana I tidak langsung atau jangka pendek adalah investasi portofolio (IP). Dalam cara pencatatannya modal M dan arus masuk K dianggap sebagai keuntungan bagi negara yang bersangkutan. Oleh karena itu,  berada di transaksi kredit (positif), sedang arus K keluar (kerugian) dicata sebagai transaksi debit (negatif).

MA adalah neraca yang mencatat perubahan cadangan devisa (CD) berdasarkan arus devisa yang masuk ke dan keluar dari suatu negara dalam suatu periode tertentu. Perubahan CD diperoleh dari penjumlahan saldo TB dan saldo CA, jadi bukan CD yang dicata secara resmi, yang disebut dengan neraca cadangan (RA). Relasi antara BOP, dan CD atau RA adalah:

CD = BOP = TB + CA

 

Bentuk Umum Neraca Pembayaran

 

Pendapatan yang berkaitan dengan neraca pembayaran

  • PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)

Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan.

 

  • PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)

PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, selama satu tahun, yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri.

GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

  • Pendapatan per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB per kapita.

 

  • Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

 

  1. 2. Modal Asing

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi, karena modal merupakan unsur yang sangat signifikan untuk suatu pembangunan. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, menunjukkan lesunya pembangunan.

 

Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara akan berusaha menciptakan kondisi dan situasi yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tapi juga investor asing. Upaya menarik minat investasi asing tersebut di Indonesia dimulai dengan diundangkannya UU No. 1/Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No. 6/Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pada rezim orde baru diterbitkan  dua undang-undang berkenaan dengan investasi, yaitu Undang – Undang No. 1 /Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang – Undang No. 6 /Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). UU tentang modal asing dengan persyaratan yang amat ringan mengingat pada saat itu investasi diperlukan sekali untuk membantu memulihkan perekonomian dalam negeri yang porak-poranda. Dalam UU No. 1 /Tahun 1967 antara lain ditetapkan:

  1. Investor dibebaskan dari pajak deviden serta pajak perusahaan selama lima tahun.
  2. Jaminan tidak akan dinasionalisasikannya perusahaan-perusahaan asing dan kalaupun dinasionalisasi akan diganti rugi.
  3. Masa operasional PMA selama 30 tahun dengan perpanjangannya tergantung pada hasil perundingan kembali.
  4. Keleluasaan bagi penanam modal asing untuk membawa serta atau memilih personil manajemennya dan untuk menggunakan tenaga ahli asing bagi pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa ditangani oleh tenaga-tenaga Indonesia.
  5. Kebebasan untuk mentransfer dalam bentuk uang semula (valuta asing).
  6. Sektor-sektor atau bidang usaha yang dinyatakan tertutup bagi modal asing, yaitu pekerjaan umum (seperti pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik), media massa, pengangkutan, prasarana serta segala industri yang berhubungan dengan kegiatan produksi untuk keperluan pertahanan negara.

  1. Manfaat bagi Negara Pemberi dan Negara Penerima

Seperti halnya perdagangan internasional, arus modal/investasi internasional juga mempunyai manfaat bagi pengekspor maupun pengimpor modal. Dengan adanya mobilisasi modal antarnegara. Adapun manfaat bagi pengimpor modal adalah:

Proyek invetasi dengan hasil (return on investment) yang tinggi di suatu negara tidak akan dikorbankan karena kelangkaan dana, pertumbuhan output (PDB), kesempatan kerja dan pendapatan, peralihan teknologi, pengetahuan manajemen, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat bagi pengekspor modal:

Proyek investasi dengan hasil rendah di negara yang memiliki dana berlimpah dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk tujuan pengembangan kegiatan ekonomi.

  1. Pembiayaan Defisit Tabungan dan Investasi

K asing sangat diperlukan bagi Indonesia karena untuk membiayai I di dalam negeri (pembentukan modal bruto domestik), selain dari untuk menutupi kekurangan dari CD dan membiayai defisit TB (M). Defisit TB paling tidak harus dikompensasi dalam jumlah yang sama dengan surplus Ca agar CD tidak berkurang. Oleh karena itu, semakin besar defisit TB, maka semakin besar arus K masuk yang diperlukan untuk menjaga CD agar tidak menurun.

 

Ketergantungan terhadap K asing tidak hanya dialami oleh negara berkembang (LDCs) tapi juga oleh negara maju (DCs). Dapat dilihat pada negara-negara yang mempunyai ekspor maju seperti, Korsel, Taiwan, cina, dan Singapura yang seringkali membiayai I di dalam negeri dengan K asing. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya I asing (bukan K asing dalam bentuk pinjaman) yang masuk ke negara tersebut sangat menarik untuk I.

 

Posisi dan keadaan Indonesia yang masih ketergantungan terhdaap K asing untuk membiayai I di dalam negeri dikarenakan dana yang bersumber dari S < (lebih kecil) daripada kebutuhan dana domestik dari S untuk membiayai  I.

  1. Perkembangan Arus Modal Masuk

Perkembagan arus modal masuk ini ditandai dengan peningkatan parrtisipasi dati para investor dan lembaga keuangan di pasar DCs/ K di LDCs. Bahkan arus I dari CDs ke LDCs lebih besar daripada arus perdagangan antara kedua kelompok negara tersebut.

 

Menurut Montiel (1993), Taylor, dan Sarno (1997), hal yang mendorong perkembangan ini adalah liberalisasi pasar uang dan K di banyak LDCs termasuk Inodensia menjelang akhir 1980-an yang antara lain menghapuskan pengawasan pemerintah terhadap lalu lintas K dan membebankan tingkat suku bunga kepada mekanisme pasar.

 

Berdasarkan data IMF tahun 1994 sampai dengan krisi tahun 1998, arus swasta neto (K masuk kurang K keluar) dunia mengalami peningkatan dari 106,5 ke 122 miliar dolar AS. Hal ini terjadi karena peningkatan Pma neto dari 84,3 ke 119,6 miliar dolar AS, sedangkan sebaliknya IP neto yang mengalami penurunan dari 87,8 ke 18,0 mliar dolar AS. Memang sebagian besar dari arus K swasta tersebut masuk ke LDCs, tetapi jumlahnya juga mengalami penurunan dari 136,6 miliar tahun 1994, menjadi 99,5 miliar dolar AS pada 1998. Penyebabnya adalah turunnya IP neto yang sangat besar pada saat itu dari 85,0 ke 19,4 miliar dolar AS. Dan yang mengalami peningkatan adalah PMA neto dari 75,4 ke 99,1 miliar dolar AS.

 

Pergeseran yang fundamental kerap kali terjadi dalam tiga dekade terkhir ini, menyangkut ukuran, komposisi, dan distribusi dari K eksternal yang mengalir ke LDCs.

 

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, arus K asing (swasta dan pemerintah) ke Indonesia paling besar, namun sayangnya sejak 1998 yang terjadi adalah yang keluar lebih besar daripada yang masuk. Sementara itu di Malaysia, Singapura, dan Filipina yang juga sempat terkena krisis ekonomi, netonya tetap dapat bertahan di positif. Pada 1990, arus K asing neto ke Indonesia tercatat sebesar 6,3 miliar dolar AS, kira-kira 5% dari jumlah K asing neto ke LDCs, namun turun lagi dan menjadi 3,2% pada 1997.

 

Cina merupakan negara di Asia yang arus K asingnya paling besar, bayangkan mencapai 45,8 miliar dolar AS pada 1998, dan pada 2000 mencapai 61,1 miliar dolar AS. Dan hal ini juga diperkirakan akan diperkuat algi dengan masuknya Cina ke WTO. Selama ini Cina merupakan eksportir besar dunia dan juga mampu memberikan daya tarik terhadap para investor asing.

  1. Arus Modal Resmi

Secara absolut, arus modal masuk resmi (G to G loans dan aid) terus mengalami pengingkatan selama periode 1970-an, tetapi laju pertumbuhan arus modal masuk yang berasal dari sektor swasta, terutama dalam bentuk kredit dari bank-bank di negara-negara industri maju (OECD), lebih pesat.

Laju pertumbuhan ini dapat dilihat dari lebih tingginya rasio modal asing swasta dibandingkan dengan modal asing pemerintah terhadap PNB (Produk Nasional Bruto).

Laporan bank dunia (1997) menunjukkan bahwa derajat global financial integration Indonesia pada 1990-an (sebelum krisis ekonomi) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perubahan derajat ini disebabkan oleh deregulasi sejumlah paket  sejak pertengahan dekade 1980-an yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi, yang merupakan pull faktor yang signifikan bagi investor-investor dan bank-bank asing untuk menanam uang mereka di Indonesia.

 

 

  1. 3. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri, adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

 

Modal asing diperlukan selain untuk meningkatkan investasi (capital formation) di dalam negeri, selama tidak memberi suatu dampak negatif terhadap pembentukan / pertumbuhan tabungan domestik, juga untuk membiayai defisit transaksi berjalan (impor) atau menutupi kekurangan cadangan devisa.

  1. Faktor Penyebab

Salah satu komponen penting dari arus modal masuk yang banyak mendapat perhatian di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di LCDs adalah hutang luar negeri (ULN). Bagi Indonesia, sejak krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997 lalu yang nyaris membuat financial Indonesia bangkrut karena jumlah ULN-nya (terutama dari sektor swasta) yang sangat besar. Apalagi sebagian besar dari perusahaan-perusahaan dalam negeri Indonesia tidak mampu untuk membayar kembali ULN mereka.

Sejak krisis ULN dunia yang terjadi pada awal dekade 1980-an, masalah ULN yang dialami oleh banyak LDCs tidak kian membaik. Krisis ULN terjadi sampai menyebabkan negara-negara pengutang besar terpaksa melakukan program-program penyesuaian struktural (structural adjustment) terhadap ekonomi dalam negeri mereka atas desakan dari bank dunia dan IMF, sebagai syarat utama guna memperoleh dana pinjaman baru dan/ atau pengurangan terhadap pinjaman lama.

Tingginya ULN dari banyak LDCs disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, yaitu defisit transaksi berjalan, kebutuhan dana untuk investasi melebihi jumlah dana yang tersedia di dalam negeri karena tabungan domestik rendah (investment-saving gap), tingkat inflasi yang tinggi, dan structural inefficiencies di dalam perekonomian mereka.

Dari faktor-faktor tersebut, defisit transaksi berjalan sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN LDCs. Besarnya defisit transaksi yang melebihi surplus saldo neraca modal membuat BOP defisit dan berarti juga cadangan devisa berkurang. Apabila saldo transaksi berjalan setiap tahun negatif, maka cadangan devisa dengan sendirinya dapat habis jika tan pa ada sumber-sumber lain.

Utang luar negeri suatu negara ditentukan oleh tingkat optimalisasi penggunaan dana yang ada oleh masyarakat di negara tersebut dengan kesempatan yang ada untuk meminjam dari pasar internasional dan pilihan yang ada antara mengkonsumsi dan menanam K (alun, 1992).

Menurut Sachs (1981, 1982) negara yang memiliki masalh dalm pelunasan ULN akan cenderung untuk tidak menunda pembayaran utangnya karena jika pelunasannya ditunda hal tersebut akan semakin berimbas pada perdagangan internasional dan arus K masuk. Jadi, kenaikan dalam pelunasan utang (LS) cenderung menaikan ULN.

  1. Perkembangan ULN di Indonesia

Dalam kasus Indonesia,perkembangan ULN-nya menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara peningkatan atau laju pertumbuhan PDB riil dan peningkatan jumlah BLN atau ULN atau antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita dan peningkatan jumlah ULN (growth with indebtedness). Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata per tahun sejak akhir tahun 1970 selalu positif dan tingkat pendapatan per kapita terus meningkat, tetapi jumlah ULN Indonesia juga bertambah terus setiap tahun.

ULN Indonesia terdiri atas utang jangka panjang pemerintah dan utang jangka panjang swasta yang digaransi maupun tidak oleh pemerintah, utang jangka pendek, dan kredit dari IMF. Proporsi pinjaman dari IMF di dalam total ULN Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar sejak krisis ekonomi melanda Indonesia.

Berdasarkan data realisasi tahun 2000 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengutang terbesar dengan jumlah US$ 138 miliar (dibanding negara-negara ASEAN lainnya).

Jumlah ULN Beberapa Negara Anggota ASEAN, 2000

(dalam miliar dollar AS)

Negara Jumlah

ULN

Indonesia 138
Thailand 77,4
Filipina 48,6
Malaysia 42,1
Myanmar 5
Kamboja 0
Brunei 1

Sumber : IBI (2001)

ULN juga dapat dibagi antara pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah atau / dan persyaratan lunak, umum disebut concessional debt (CD), dan pinjaman dengan suku bunga tinggi.

Pada umumnya utang lunak ini diberikan kepada negara-negara berpendapatan rendah (seperti Afrika Tengah dan Asia Selatan). Hal ini dikarenakan, negara-negara tersebut secara financial belum mampu membayar biaya pinjaman yang tinggi karena fundamental ekonominya masih belum kuat.

Hal lain yang menarik untuk dianalisis adalah tingkat ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap ULN. ULN merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Tahun 1982 utang pemerintah hampir mencapai 2.000 miliar rupiah dan pada saat krisis mencapai puncaknya, nilai ULN pemerintah meningkat sangat besar, mencapai 44.000 miliar rupiah !

Jika kita melihat pada penggunaan ULN menurut sektor, pada tahun 2000 jasa keuangan merupakan sektor terbesar menyerap utang, yaitu sebesar 31,6 % dolar AS miliar atau 22,9% dari total ULN Indonesia. Sementara sektor industri manufaktur hanya sebesar 31,3 miliar dolar AS (22,7%) dan sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 14,5 miliar dolar AS (10,5%).

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan (solvabilitas) suatu negara membayar cicilan ULN dan bunganya adalah rasio antara jumlah cicilan dan bunga terhadap ekspor atau disebut debt service ratio (DSR). Alasan utama rasio ini digunakan adalah karena kewajiban pelunasan pembayaran utang dan bunganya dibayar dalam bentuk devisa dan hasil ekspor juga dalam devisa, misalnya dollar AS.

KESIMPULAN

  • Modal asing sangat diperlukan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan (impor) atau menutupi kekurangan cadangan devisa, selama tidak melahirkan suatu dampak negatif terhadap pembentukan/ pertumbuhan tabungan domestik.
  • Salah satu tindakan yang sangat diperlukan namun masih sulit dilaksanakan oleh negara-negara yang mengalami masalah serius masalah tumpukan utang adalah perundingan ulang dengan bank-bank swasta internasional untuk mendapat perpanjangan pembayaran utang pokok, yang bunganya atau mendapat tambahan keuangan yang persyaratannya lebih ringan. Biasanya negara-negara peminjam harus menghadapi IMF sebelum konsorsium bank menyetujui tambahan dana atau menangguhkan jadwal pinjaman IMF secara kondisional dengan memberikan kebijakan sebelum menyetujui peminjam melakukan perundingan dengan konsorsium bank pemberi pinjaman.
  • Neraca pembayaran sangat berguna untuk menunjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuangan internasional dari suatu negara. BOP juga digunakan sebagai suatu indikator dalam mempertimbangkan pemberian bantuan kepada suatu negara. Jika dibandingkan dengan indikator lainnya seperti lajupertumbuhan PDB, tingkat pendapatan per kapita, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang domestik maka BOP merupakan salah satu indikator yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

http://desiherawatikawaii.wordpress.com/2010/01/02/investasi-dan-hutang-luar-negri/

http://www.google.com

http://www.mail-archive.com/ekonomi nasional@yahoogroups.com/msg04985.html

http://www.wikipedia.org

 

IDENTITAS DIRI

Nama              : CANDY GLORIA

NPM               : 21210516

Kelas               : 1 EB 07

Mata Kuliah   : Perekonomian Indonesia

Topik              : Neraca Pembayaran

Tugas ke-       : 2

Sejarah & Sistem Perekonomian Indonesia

Posted On February 18, 2011

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

SEJARAH

dan

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pendahuluan

Dalam suatu negara, proses dinamika pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal (domestik) dan eksternal (global). Yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu kondisi fisik (iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas Sda, SDM yang dimiliki, dan kondiosi awal perekonomian. Sedangkan faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

Namun, untuk mengetahui faktor atau hal apa saja yang menyebabkan perbedaan suatu negara terhadap negara lain dalam membangun perekonomiannya adalah latar belakang sejarah perekonomian negara itu sendiri. Biasanya, keadaan/ cara pembangunan negara berkembang (seperti malaysia, India, Indonesia) tidak lepas dari pengaruh sistem perekonomian pada masa kolonialisasi (penjajahan), yang meliputi orientasi pembangunan ekonomi yang diterapkan, pembangunan infrastruktur fisik dan sosial (pendidikan dan kesehatan)yang dilakukan.

Dapat dikatakan bahwa yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bukan “warisan” dari negara penjajah, tetapi orientasi politik, sistem ekonomi serta kebijakan yang diterapkan tersebut.

2. Sejarah Sistem Ekonomi Indonesia

  1. 1. Pemerintahan Orde Lama (1945 – 1965)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde lama memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • · Dekade 1950 sampai dengan 1965 yang dilanda oleh gejolak politik di dalam negeri dan beberapa daerah, seperti Sumatra dan Sulawesi.
  • · Keadaan perekonomian yang sangat buruk, waalaupun sempat memiliki lajju rata-rata 7% dan kemudian turun hingga drastis di 1,9% dan nyaris stagflasi selama 1965-1966.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1951-1966)

Tahun Indeks

(1951 = 100)

%

Pertumbuhan

Tahun Indeks %

Perubahan

1951 100,0 1960 146,8 -1,5
1952 103,8 3,8 1961 149,4 1,7
1953 126,8 22,1 1962 145,3 -2,7
1954 128,6 1,4 1963 141,4 -2,7
1955 133,4 3,7 1964 144,7 2,4
1956 136,4 2,2 1965 145,5 0,5
1957 144,4 5,8 1966 146,4 0,6
1958 152,0 5,3
1959 149,1 -1,9

NB: 1951-1957 diukur dengan Pendapatan Nasional bruto (PNB)

1958-1966 diukur dengan Pendapatn Domestik bruto (PDB)

  • · Tahun 1958, defisit saldo neraca pembayaran (BOP) dan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun.
  • · Kegiatan di sektor industri pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat sangat rendah, karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.
  • · Tingkat inflasi yang tinggi dikarenakan rendahnya volume produksi (dari sisi suplai) sedangkan tingginya tingkat permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat.

Perkembangan Inflasi dan Jumlah Uang Beredar (1955-1966)

Tahun Indeks Harga

(1954 = 100)

Jumlah Uang Beredar

(juta rupiah)

1955 135 12,20
1956 133 13,40
1957 206 18,90
1958 243 29,40
1959 275 34,90
1960 330 47,90
1961 644 67,90
1962 1.648 135,90
1963 3.770 263,40
1934 8.870 675,10
1965 61.400 2.582,00
1966 152.200 5.593,40

Sumber: Arndt (1994)

  • · Manajemen perekonomian moneter yang buruk, banyakya rupiah yang dicetak pada saat itu untuk membiayai perang pembebasan Irian barat, serta pertikaian dengan malaysia dan Inggris.
  • · Selama periode orde lama, mengalami 8 kali pergantian kabinet, yaitu:
  • · Aspek positif Indonesia selama masa orde lama dapat dikatakan dengan sitem ekonomi yang sangat demokratis (1950-1959), sebelum diganti menjadi demokrasi terpimpin. Namu, tercatat dalam sejarah Indonesia, bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
  • · Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih merupakan peninggalan dari masa kolonial, mulai dari sektor formal yang meliputi pertambangan, distribusi transportasi, bank, dan pertanian komersil, bahkan termasuk juga sektor informal.
  • · Setelah dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing belanda, keadaan menjadi buruk lagi dibandingkan dengan ekonomi demasa penjajahan belanda.
  • · Pada september 1965, ketidakstabilan politik di Indonesia memuncak dengan terjadinya kudeta gagal dari partai komunis Indonesai (PKI) yang menyebabkan perubahan drastis terhadap politik dalam negeri dari sosialis ke kapitalis.

  1. 2. Pemerintahan Orde Baru (Maret 1966 – Mei 1998)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan orde baru memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • · Perhatian pemerintah lebih tertuju kepada kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sosial-ekonomi di tanah air.
  • · Hubungan baik dengan pihak barat kemnbali terjalin dan menjauhi ideologhi komunis. Indonesia kembali menjadi anggota BB dan lembaga lain, seperti bank Dunia dan dana Moneter Internasional (IMF).
  • · Dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik, serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri dengan sasaran utama untuk menekan laju inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada orde lama.
  • · April 1969, repelita I dimulai dengan penekanan pembanguan sektor pertanian dan agroindustri (seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas, dan tekstil) dengan tujuan utama untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama untuk kebutuhan beras, sehingga untuk mencapai tujan tersebut pemeritah melakukan program pemghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian.
  • · Keberhasilan pembanguan ekonomi pada masa orde baru nukan hanya dikarenakan kabinet yang solid, tapi juga berkat penghasilan dari ekspor minyak.

  1. 3. Pemerintahan Transisi

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • · Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rop 2500 menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak stabil.
  • · Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
  • · Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun, ternyata opemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.

  1. 4. Pemerintahan Reformasi (1999)

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • · Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri jufga sudah mulai stabil.
  • · Hubungan pemerintah dibawah pimpinan Abdurahman Wahid dengan IMF juga kurang baik, yang dikarenakan masalah, seperti Amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai bank Indonesai, penerapan otonomi daerah (kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri) dan revisi APBN 2001 yang terus tertunda.
  • · Politik dan sosial yang tidak stabil semakin parah yang membuat investor asing menjadi enggan untuk menanamkan modal di Indonesia.
  • · Makin rumitnya persoalan ekonomi ditandai lagi dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cenderung negatif, bahkan merosot hingga 300 poin, dikarenakan lebih banyaknya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham di dalam negeri.

  1. 5. Pemerintahan Gotong Royong

Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan gotong royong memiliki karakteristik sebagai berikut:

  • · Rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dikarenakan masih kurang berkembangnya investasi terutama disebabkan oleh masih tidak stabilnya kondisi sosial politik dalam negeri.
  • · Dalam hal ekspor, sejak 2000, nilai ekspor non-migas Indonesia terus merosot dari 62,1 miliar dollar AS menjadi 56,3 miliar dollar As tahun 2001, dan tahun 2002 menjadi 42,56 miliar dollar AS.

3. Sistem Ekonomi

Menurut Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam sutau tatanan kehidupan.

Menurut Sheridan (1998), sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan/memberikan kepuasan pribadinya.

Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi adalah suatu totalitas terpadu yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan menuju tujuan bersama tertentu.

Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya (SD) yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi pada negara tersebut. Perbedaan yang mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah cara/metode sistem untuk mengatur faktor produksinya.

Secara umum, ada tiga macam sistem ekonomi yag dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi liberal (kapitalis), sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran, yakni tidak 100% kapitalis dan tidak 100% sosialis.

A. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang di mana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual, guna mendapatkan laba. Karakterisistiknya yaitu:

  • · Hak milik pribadi

à SDA, modal, dan tenaga kerja dimiliki oleh individu/ swasta.

  • · Kebebasan berusaha dan memilih

à Bebas dilakukan oleh siapa saja yang memiliki inisiatif, dan menyangkut kebebasan untuk memilih dari mana memeproleh sumber daya.

  • · Motif kepentingan diri sendiri

à Motivasi merupakan pendukung bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan sendiri.

  • · Persaingan

à Persaingan yang bebas, setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

  • · Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

à Tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran pasar.

  • · Peranan terbatas pemerintah

à Pemerintah masih mempunyai peranan dengan mengeluarkan peraturan atau larangan yang melarang praktek monopoli.

B.Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi kebalikan dari kapitalis, sehingga pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien, sehingga pemerintah harus turut aktif.

Menurut Mubyarto (2000), ada enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat, yaitu:

  • · Ada kebebasan individu dan perlindungan usaha
  • · Pemerataan sosial merupakan prinsip dan tekad masyarakat
  • · Kebijakan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi
  • · Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana terkait dengan pertumbuhan ekonomi
  • · Kebijaksanaan struktural
  • · Konformitas pasar dan persaingan

C. Sistem ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengandung beberapa karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis yang umumnya diterapkan di negara berkembang. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi.Campur tangan pemerintah di sini dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar pada satu orang/ kelompok swasta, melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah.

4. Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Sanusi (2000), sistem ekonomi Indonesia termasuk ke dalam kategori sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, yaitu ekonomi Pancasila dengan menitikberatkan pada koperasi, terutama pada masa orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Yang kemudian juga muncul dengan istilah ekonomi kerakyatan pada era reformasi.

Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional tentang kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen), seperti tercantum dalam pasal 27, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dianggap sebagai pasal yang terpenting karena menetapkan tiga hal sebagai berikut:

a.  Perkonomian sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan.

b.  Cabang prosuksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara.

c.  Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pasal 27 berisikan hal bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Adapun pasal 34 juga menetapkan bahwa kaum miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme yang dianut oleh Indonesia adalah seturut dengan makna yang terkandung dalam sila ke-5 pada Pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, Pancasila harus dapat tercermin pada berbagai jenis lembaga ekonomi serta proses pengambilan keputusan yang ada dalam susunan organisasi ekonominya yang terikat dengan sistem ekonomi Indonesia.

 

 

REFERENSI

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Sanusi, Bachrawi. 2000. Sistem Ekonomi Surat Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tambunan, Tulus. 2003. Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.

IDENTITAS

Nama                          : CANDY GLORIA

NPM                           : 21210516

Kelas                           : 1 EB 07

Mata Kuliah              : PEREKONOMIAN INDONESIA

Tugas                          : ke-1 Sejarah & Sistem Perekonomian Indonesia

Teknik Analisis Meramalkan Kas Perusahaan

Posted On December 18, 2010

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

Teknik Analisis Meramalkan Kas Perusahaan

 

 

1. Pengertian Laporan Kas

Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya akan mengalami 2 macam arus, yaitu arus masuk kas (cash inflows) dan arus keluar (cash outflows). Apabila arus kas yang masuk > arus kas yang keluar maka hal ini akan menunjukkan positive cash flows, dan sebaliknya apabila arus kas masuk < arus kas keluar maka arus kas yang tejadi akan negative cash flows.
Para akuntan sebenarnya telah lama menggunakan variasi dari laporan arus kas, seperti laporan sumber dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan arus kas yang tercakup dalam laporan tahunan, memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar kas dan setara kas. Selanjutnya, arus kas digunakan dalam menganalisa semua perubahan yang mempengaruhi kas dan setara kas dalam kategori operasi, investasi dan pendanaan dari suatu perusahaan selama suatu periode yang merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir kas dan setara kas.

 

 

2. Kegunaan laporan Kas
Laporan kas memiliki kegunaan untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, serta setara kas yang berasal dari aktifitas operasional, investasi dan atau dari pendanaan suatu entitas selama suatu periode. Oleh karena itu, laporan arus kas bermanfaat untuk:

  1. Menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih masa depan.
  2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan eksternal.
  3. Menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang berkaitan.
  4. Menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan kas dan non-kas.

 

 

3. Penyajian Laporan Kas
Lapran kas disajikan menurut karakteristik transaksi dan kejadian lain dari setiap jenis aktifitas-aktifitas, yaitu:

  1. Aktifitas Operasional
  2. Aktifitas Investasi
  3. Aktifitas Pendanaan

→ Di mana perusahaan diwajibkan untuk melaporkan arus kas dari aktifitas operasi         dengan menggunakan salah satu metode seperti dibawah ini:

  1. Metode Langsung
    Metode ini dianggap lebih informatif dan terperinci karena memfokuskan pada arus kas daripada laba bersih akrual. Metode langsung mengungkapkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Dalam metode ini, setiap perkiraan yang berbasis akrual (accrual basis) pada laporan laba-rugi diganti menjadi perkiraan pendapatan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu,  menggambarkan penerimaan dan pembayaran aktual dari kas.
  2. Metode Tidak Langsung
    Metode tidak langsung memberikan suatu urutan hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Jadi, metode tidak langsung ini bertindak sebagai dari rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh perusahaan.

 

 

3. Peralatan Dasar Laporan Kas

Dalam analisis laporan keuangan digunakan beberapa peralatan dasar. Berikut ini adalah peralatan dasar yang dijabarkan lebih lanjut oleh Harahap            (1998:217):

1)      Analisis Perbandingan
Dalam analisis perbandingan, informasi yang sama disajikan untuk dua atau periode yang berbeda sehingga pos-pos yang serupa dapat dibandingkan.

2)      Analisis Persentase
Dalam analisis persentase, disajikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi. Laporan keuangan presentatif bermanfaat untuk menganalisis struktur internal laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan presentatif menyatakan proporsional dari setiap pos laporan keuangan dalam suatu periode tertentu terhadap angka dasar.

3)      Metode Index time Series
Dalam metode Index time Series ini dihitung indeks dan digunakan untuk mengkonversi angka-angka laporan keuangan. Pada umunya, akan ditetapkan tahun dasar yang diberi indeks 100. Beranjak dari tahun dasar ini maka dibuat indeks tahun-tahun lainnya sehingga perkembangan angka-angka laporan keuangan tersebut dapat dibaca dengan mudah pada periode yang lain.

4)       Analisis Rasio
Dalam analisisa rasio keuangan dilakukan dengan cara membandingkan antara pos-pos satu dan pos lain dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan yang signifikan. Langkah ini berguna untuk menentukan kesehatan atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan terbahi atas rasio likuiditas, solvabilitas, aktifitas dan profitabilitas. Kemudian rasio-rasio tersebut dibandingkan dengan rasio-rasio perusahaan itu sendiri selama beberapa periode guna menilai perkembangan perusahaan. Untuk menilai kinerja perusahaan, apakah perusahaan berada diatas, sama, atau dibawah rata-rata industri dapat dengan membandingkan rasio-rasio dari beberapa perusahaan sejenis

5)      Evaluasi Kinerja Perusahaan
Pengevaluasian laporan arus kas dapat membantu para pemakainya untuk melihat bagaimana perubahan keadaan saldo kas dan setara kas dalam neraca perusahaan dari awal hingga akhir periode akuntansi, serta apa arti dari perubahan tersebut bagi perusahaan, apakah menunjukkan prestasi positif atau negatif.

 

 

REFERENSI

http://www.wikipwedia.org/teknik-analisis-meramalkan-kas.html

http://www.google.com/laporan-arus- -kas.

 

 

IDENTITAS

Nama               : CANDY GLORIA

NPM                 : 21210516

Kelas                : 1 EB 07

Mata kuliah   : Pengantar Bisnis

Topik                : Teknik Analisis Meramalkan Kas Perusahaan_tugas 12

MANAJEMEN PRODUKSI

Posted On December 15, 2010

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

MANAJEMEN PRODUKSI

1. Perkembangan Manajemen Produksi

Dalam perkembangannya manajemen produksi dapat berlangsung karena adanya dorongan beberapa faktor yaitu :

  1. Adanya klasifikasi dan spesialisasi (pembagian bidang kerja).
  2. Adanya revolusi industri.
  3. Adanya perkembangan teknologi dan peralatan (termasuk komputer dan berkembangnya alat-alat komunikasi lainnya).
  4. Adanya perkembangan ilmu (IPTEK) dan metode kerja (cara kerja lebih efektif dan efisien).

 

 

2. Pengertian Manajemen Produksi

Secara garis besar, pengertian manajemen produksi mencakup 3 unsur penting yaitu: adanya orang yang lebih dari satu, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan orang yang bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sehingga manajemen produksi memiliki pengertian mengatur, mengkoordinir, mengorganisir proses pengolahan input menjadi output (produksi).

3. Pengertian Produksi

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Menambah nilai guna suatu barang yang dimaksud adalah pertambahan nilai guna dari bahan baku (mentah) pada saat telah menjadi barang jadi (produk). Pada produksi ini melibatkan 2 komponen yaitu input yang adalah bahan baku yang kemudian mengalami proses, dan output yang merupakan produk jadi yang telah mengalami proses. Secara garis besar, produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi.

 

Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen terdiri dari 5 bagian adalah sebagai berikut:

a.  Planning

Merupakan fungsi pemilihan suatu alternatif melalui suatu proses yang rasional dalam mengambil keputusan terhadap obyektif perusahaan. Fungsi ini merupakan fungsi dasar dalam manajemen, karena perencanaan merupakan dasar dari menetukan sasaran, arah, dan tujuan.

 

b. Organizing

Merupakan fungsi untuk menentukan macam kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi ini terdiri dari staffing (kelompok kerja), delegations of authority (pengendalian kekuasaan), departemensasi, dan personalia.

 

  1. Directing

Merupakan fungsi untuk mengatasi dan mengarahkan bawahan (pimpinan terhadap pekerja) untuk memaksimalkan usaha dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

 

d. Coordinating

Merupakan fungsi untuk komunikasi antara manajer dengan staf agar ada kesinambungan antara kepentingan dan kegiatan.

 

e.  Controlling

Merupakan fungsi untuk mengawasi dan memperbaiki sistem atau cara yang belum tepat, dan sebagai tindak akhir yaitu melakukan evaluasi dengan cara membandingkan.

 

 

4. Proses Produksi

Secara umum, proses produksi dapat dilihat dari 2 segi adalah sebagai berikut:

  1. Proses prouksi berdasarkan kelangsungan hidup terbagi kedalam 2 kategori:
  • Proses produksi terus-menerus (Continuous production)

à Proses produksi ini berlangsung secara konstan dan tidak berhenti, sehingga berlangsung secara terus menerus. Biasanya dilakukan ada industri 1 shift, contohnya semen, ban mobil, dan sebagainya.

 

  • Proses produksi yang terputus-putus (Intermiten Production)

à Proses produksi ini berlangsung secara terputus, maksudnya, kadang berjalan dan ada saatnya untuk berhenti. Tipe ini proses produksi akan berlangsung setelah adanya pemesanan dari konsumen, contohnya meubel (furniture).

 

  1. Proses produksi berdasarkan tekniknya terbagi kedalam 5 kategori:
  • Proses produksi ekstraktif

Merupakan proses yang berlangsung dengan cara pengambilan langsung bahan baku dari alam yang tersedia, contohnya kegiatan penambangan.

 

  • Proses produksi analitis

Merupakan proses memisahkan atau memilah barang mentah dengan barang yang sejenisnya, contohnya adalah Pertamina.

 

  • Proses produksi fabrikasi

Merupakan proses yang menggunakan alat seperti mesin, dan hasil keluaran (output) dapat bervariasi, contohnya pakaian.

 

  • Proses produksi sintesis

Merupakan proses yang berlangsung dengan penggabugan, pencampuran, atau pengkombinasian zat tertentu, contohnya obat-obatan, bahan kimia.

 

  • Proses Assembling

Merupakan proses yang berlangsung dengan merangkaikan barang setengah jadi, contohnya perusahaan karoseri mobil.

5. Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Produksi

Dalam mengatur (managing) sebuah kegiatan produksi tak luput dari pengambilan keputusan. Ada 4 macam pengambilan keputusan manajemen produksi ,yaitu :

  1. Pengambilan keputusan untuk me-manage peristiwa yang pasti
  2. Pengambilan keputusan untuk me-manage peristiwa yang mengandung risiko
  3. Pengambilan keputusan untuk me-manage peristiwa yang tidak pasti
  4. Pengambilan keputusan untuk me-manage peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan yang lain.

 

6. Ruang Lingkup dalam Manajemen Produksi

Ruang lingkup manajemen produksi mencakup perancangan atau penyiapan manajemen produksi serta pengoperasiaannya, yang meliputi :

  1. Seleksi dan design hasil produksi (produk)

àMerupakan proses perancangan berkaitan dengan output yaitu produk.

  1. Seleksi dan perancangan proses serta peralatan

àMerupakan proses yang berlangsung berkaitan dengan sarana penunjang, seperti infrastruktur dan peralatan dan mesin.

  1. Pemilihan lokasi perusahaan serta unit produksi

à Merupakan proses penentuan lokasi dan lay out untuk operasional dengan keefektifan yang harus dipertimbangkan.

  1. Perancangan tata letak lokasi (Lay out) dan arus kerja atau proses
  2. Perancangan tugas

à Merupakan proses pembagian kegiatan dan tugas utnuk masing-masing pekerja dalam proses produksi.

  1. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas

à Merupakan proses pembuatan langkah dan metode untuk memaksimalkan proses produksi dengan suatu strategi.

 

7. Fungsi, Sistem Produksi, dan Operasi

A. Fungsi Produksi dan Operasi

à berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pegolahan dan pengubahan masukan (input) menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa yang memberikan pendapatan bagi perusahaan. Proses suatu produksi terdiri dari proses pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian, dan pengawasan.

 

B.  Sistem Produksi dan Operasi

à Sistem produksi dan operasi adalah suatu hubungan kekerabatan antara unsur-unsur yang berbeda secara terpadu, menyatu, dan menyeluruh dalam pengolahan input menjadi output.

 

 

8. Lokasi dan Lay Out Pabrik

Lokasi dan lay out pabrik perlu diperhatikan karena pada lokasi tersebut, perusahaan dan pabrik akan melakukan kegiatan operasionalnya. Pertimbangan yang biasa digunakan oleh perusahaan dalam menentukan lokasi adalah:

  • · Hubungan perusahaan dengan sumber-sumber ekonomi.
  • · Hubungan perusahaan dengan sejarah.
  • · Hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Dalam penentuan lokasi perusahaan, dapat juga berdasarkan pada faktor lain, seperti faktor ekonomi yang bertujuan untuk efisiensi produk, jarak angkut yang minimum, fleksibelitas ruangan dan lay out, kemungkinan perluasan di waktu yang akan datang, pemaksimuman ruang dan layout, serta keamanan penyimpanan barang jadi, setengah jadi, dan mentah.

REFERENSI

http://ocw.gunadarma.ac.id/manajemen-produksi

Widyatmini. Pengantar Bisnis Seri Diktat Kuliah. Jakarta: Penerbit Gunadarma.

IDENTITAS

Nama                             : CANDY GLORIA

NPM                      : 21210516

Kelas                    : 1 EB 07

Mata Kuliah                   : PENGANTAR BISNIS

Tugas                             : ke-7 Manajemen Produksi

KONSEP NILAI WAKTU dari UANG

Posted On December 15, 2010

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

KONSEP NILAI WAKTU dari UANG

1. Nilai yang Akan Datang (Future Value)

Nilai yang akan datang menunjukkan besarnya nilai uang yang ada saat ini bila diproyeksikan ke masa mendatang. Nilai uang di masa mendatang dapat berbeda dengan nilai uang saat ini dikarenakan beberapa hal. Andaikan seorang membeli surat berharga senilai $ 5000,-  dan memperoleh bunga 15 % per tahun. Berapakah yang akan diterimanya?
Po        = Pokok, atau jumlah awal pada tahun ke 0                                     = $ 5000,-
r           = tingkat diskonto = tingkat bunga                                        = 15 %
Po^r     = bunga yang diperoleh
FV‹r,n›  = nilai pada akhir tahun ke-n dengan tingkat bunga r %
Maka untuk n = 1, FV (r,n) dapat dihitung sebagai berikut:
FV(r,1) = Po + Po^r
= Po (1+r)
maka:
FV‹15%,1› = $ 5000 (1+0,15)

= $ 5750

2. Nilai Sekarang (Present Value)

Pada prinsipnya konsep nilai sekarang adalah kebalikan dari konsep nilai yang akan datang. Konsep ini menyatakan nilai uang pada awal periode penilaian dari sejumlah uang pada akhir periode dengan tingkat bunga tertentu. Dalam kaitannya dengan konsep nilai yang akan datang, nilai sekarang mempunyai rumus:

FV = P0 (1+r)^n ,sehingga:
P0 = FV (1+r)^n

3. Nilai Masa Datang dan Nilai sekarang

Faktor bunga nilai sekarang PVIF(r,n) yaitu persamaan untuk diskonto dalam mencari nilai sekarang merupakan kebalikan dari faktor bunga nilai masa depan FVIF(r,n) untuk kombinasi r dan n yang sama.

FV = Ko (1 + r) ^n

Keterangan :

 

FV        = Future Value / Nilai Mendatang

Ko        = Arus Kas Awal

r           = Rate / Tingkat Bunga

^n        = Tahun Ke-n (dibaca dan dihitung pangkat n).

 

Contoh : Jika kita menabung 2 juta rupiah dengan bunga 15% maka setelah 1 tahun kita akan mendapat :

FV = 2.000.000 (1 + 0,15) ^1

FV = 2.300.000

4. Annuitas

Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Contohnya adalah bunga (interest) yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham preferen.

Rumus:

 

Sn= a [(1 + i)n-1 + … + (1 + i)1 + (1 + i)0]

 

Ada dua jenis anuitas:

  1. Anuitas biasa (ordinary) adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode.
  2. Anuitas jatuh tempo (due) adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode.

A. Anuitas Biasa

Suatu janji untuk pembayaran jumlah tertentu (misalkan $ 9000) per tahun selama 3 tahun dan bila tiap pembayaran dilakukan pada tiap akhir tahun disebut annuitas biasa.
Jika dinyatakan dengan aljabar;

Sn adalah nilai masa depan dari anuitas, PMT (Payment) sebagai pembayaran periodik,

n adalah jangka waktu anuitas, dan FVIFA(r,n) adalah faktor bunga nilai masa depan dari anuitas (future Value Interest Factor fr an Annuity = FVIFA), maka:
Sn = PMT (1+r)n-2 + … +PMT(1+r)1 + PMT(1+r)0
Sn = PMT[(1+r)n-1 + … +(1+r)1 +(1+r)0
Sn = PMT n-1
Sn = PMT(FVIFAr,n)

B. Anuitas terhutang

Bila ketiga pembayaran sebesar masing-masing $3000 yang dilakukan pada awal tahun, maka keadaan ini disebut anuitas terhutang (annuity due). Setiap pembayaran dimajemukan untuk tambahan satu tahun dan nilainya dihitung dengan cara mengalihkan PMT(FVIFA(r,n) dengan (1+r).

C. Nilai Sekarang Anuitas

Nilai sekarang dari pembayaran pertama adalah PMT [1/(1+r)]2 dan seterusnya. Nilai sekarang dari anuitas n tahun disebut An dan faktor bunga nilai sekarang anuitas (Present Value Interest Factor for an Annuity) disebut PVIFA¬(r,n). Sehingga persamaannya menjadi:
An = PMT + PMT + … + PMT
An = PMT
An = PMT
An = PMT(PVIFAr,n)

D. Nilai Sekarang dari Anuitas Terhutang

Setiap pembayaran maju satu periode, nilai sekarangnya (PV) akan menjadi lebih tinggi. Untuk menghitungnya, persamaan di atas dikembangkan menjadi:
An(Anuitas terhutang) = PMT(PVIFA¬(r,n) (1+r)

E. Anuitas Abadi

Sebagian besar anuitas terbatas jangka waktunya secara definitif misalnya 5 tahun atau 7 tahun, tetapi terdapat juga anuitas yang berjalan terus secara infinitif disebut anuitas abadi (perpetuities).

PMT =   PVA

————-

PVIFA k,n

 

F. Nilai Sekarang dan Seri Pembayaran yang Tidak Rata

Persamaan umum berikut ini bisa digunakan untuk mencari nilai sekarang dari seri pembayaran yang tak rata. Nilai sekarang anuitas abadi = PMTt adalah pembayaran ditahun t.

Sehingga menjadi:

PV= PMTt(PVIFr,t)

G. Amortisasi Pinjaman

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun aktiva.

 

REFERENSI

http://dhikahooligans.blogspot.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Amortisasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Anuitas

M. Fuad, Christine H.  Pengantar Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

 

 

IDENTITAS

Nama                             : CANDY GLORIA

NPM                      : 21210516

Kelas                    : 1 EB 07

Mata Kuliah                   : PENGANTAR BISNIS

Tugas                             : ke-8 Konsep Nilai Waktu dari Uang

MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN

Posted On December 15, 2010

Filed under tugas

Comments Dropped leave a response

MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN

Pendahuluan

Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu :

  1. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva
  2. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan
  3. Aktivitas pengelolaan aktiva yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva harus dikelola seefisien.

Fungsi Manajemen Keuangan :
1. Perencanaan Keuangan
Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan (planning) serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. Penganggaran Keuangan
Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail (lebih rinci) menyangkut hal-hal pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan Keuangan
Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada (modal) dengan berbagai cara (managing).
4. Pencarian Keuangan
Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan   perusahaan.
5. Penyimpanan Keuangan
Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman (saving).
6. Pengendalian Keuangan
Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada     paerusahaan (controlling).
7. Pemeriksaan Keuangan
Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi             penyimpangan (auditing).

Analisis Sumber Dana dan Penggunaannya

Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui cara dana digunakan dan sumber perolehan dana tersebut. Alat analisa yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan adalah analisa rasio dan proporsional.

Langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan dana adalah laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan ini memberikan penggambaran tentang suatu perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana.

Pada umumnya rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi enam jenis yaitu :

1.Rasio Likuiditas à untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.

2. Rasio Leverage à untuk mengukur seberapa banyak dana yang disesiakan oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan.

3. Rasio Aktivitas à untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta.

4. Rasio Profitabilitas à untuk mengukur efektifitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan.

5. Rasio Pertumbuhan à untuk mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya pertumbuhan ekonomi dan industri.

6. Rasio Penilaian à ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap oleh karena rasio tersebut mencemirkan kombinasi pengaruh dari rasio resiko dengan rasio hasil pengembalian.

1. Peran dan Tanggung Jawab Manajer Keuangan

Manajer Keuangan merupakan seseorang yang mempunyai hak dalam mengambil suatu keputusan yang sangat penting dalam suatu bidang investasi dan pembelanjaan perusahaan. Manajer keuangan juga bertanggung jawab dalam bidang keuangan pada suatu perusahaan.

Peran dan Tanggung Jawab Manajer Keuangan meliputi perolehan dana, pengumpulan dana, pembayaran utang perusahaan, pengendalian, keseimbangan kas perusahaan, serta perencanaan kebutuhan keuangan. Secara keseluruhan tanggung jawab utamanya adalah meningkatkan nilai perusahaan atau kata lain bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pemegang perusahaan.

Tugas-tugas dasar yang diemban oleh seorang menejer keuangan secara umum adalah :
1. Mendapatkan Dana Perusahaan.
2. Menggunakan Dana Perusahaan.
3. Membagi Keuntugan / Laba Perusahaan.

A. Penganggaran Modal (Capital Budgeting)

Seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran dana dengan jangka waktu pengembaliannya melebihi satu tahun disebut Capital Budgeting (Penganggaran Modal).Penganggaran modal sangat penting karena:

  1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang, jadi perusahaan harus menunggu jangka panjang sampai keseluruhan dana yang tertanam dapat diperoleh kembali.
  2. Investasi dalam aktiva tetap yang menyangkut t hasil penjualan dimasa yang akan datang.
  3. Pengeluran dana untuk keperluan umumnya melibatkan jumlah yang besar yang mungkin tidak dapat diperoleh dalam jangka pendek dan sekaligus.

Penganggaran modal membutuhkan perhitungan yang lebih rinci    dan hati-hati karena   pengembaliaan dana > 1 tahun. Cara menghitung capital budgeting adalah dengan          metode penilaian investasi yaitu:

  • Metode Average rate of return
  • Metode waktu Pengembalian Investasi
  • Metode Net Present Value
  • Metode Profitability Index
  • Metode Internal Rate of Return

B. Penggolongan Investasi aktiva tetap dan Pemilihan alternatif

1. Investasi penggantian
Dalam hal ini suatu aktiva yang sudah usang (absolute) harus diganti dengan aktiva baru bila produksi akan tetap dilanjutkan.

2. Investasi penambahan kapasitas
Usul penambahan jumlah mesin atau pembukaan pabrik baru. Investasi ini juga bersifat investasi pengganti. Contohnya mesin yang sudah tua diganti mesin baru yang lebih besar kapasitasnya dan yang lebih efisien.

3. Investasi penambahan jenis produk baru
Investasi ini mempunyai tingkat ketidakpastian yang besar karena menyangkut produk baru disamping produk yang telah di produksi.

4. Investasi lain-lain
Investasi ini adalah usulan investasi yang tidak termasuk dalam ketiga golongan diatas, misalnya investasiuntuk pemasangan alat pemanas (heater), alat pedingin (air conditioner), dan sebagainya.

C. Metode Penilaian Investasi

Penganggaran modal (capital budgeting) menempati posisi penting, karena          sebelum perusahaan memutuskan akan melakukan suatu usulan investasi tertentu sangat        perlu melakukan evaluasi atas kekayaan investasi tesebut. Beberapa penggolongan           etode yang dapat digunakan dengan kelebihan serta kelemahannya masing-masing akan   dibahas pada bagian berikut:

  1. Metode yang mendasarkan perhitungan atas keuntungan akuntansi,
    Contoh: Average Rate of Return (Accounting Rate of Return)
  2. 2. Metode yang mendasarkan perhitungan atas dasar cash flow (arus kas)
    Contoh: Pay Back Period Method, Internal Rate of Return, Net Present Value, dan Profitability Index.

D. Arus Kas Masuk

Aliran kas masuk netto (Net cash inflow), yaitu aliran uang tunai masuk sebagai      hasil dari investasi baru dan sering pula disebut net cash proceeds/proceeds. Laporan             arus kas (cash flow statement) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan     yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar            uang (kas) perusahaan.

Arus kas masuk dan keluar yang didiskontokan pada saat ini (present value (PV)). yang     dijumlahkan selama masa hidup dari proyek tersebut dihitung dengan rumus:

 

dimana:

t           : waktu arus kas

i           : adalah suku bunga diskonto yang digunakan

Rt : arus kas bersih (the net cash flow) dalam waktu t

E. Metode Average Rate of return

Kelebihan metode ini adalah:

  • Sederhana dan mudah dimengerti.
  • Metode ini menggunakan data akuntansi yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan.

Kelemahan utama dari metode ini adalah:

  • Tidak memperhitungkan “time value of money”.
  • Menitikberatkan pada laba akuntansi dan bukan pada arus kas dar yang besangkutan.
  • Merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang dapat menyesatkan.
  • Kurang memperhitungkan jangka waktu investasi.

F. Metode Masa Pengembalian Investasi (Pay back Period)

Metode yang tidak mempertimbangkan aliran kas masuk yang merupakan             penerimaan perusahaan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan investasi di       masa yang akan datang. Metode ini jarang digunakan dalam menilai suatu investasi   karena mengabaikan time value of money.

G. Metode Net Present Value

Metode yang menghasilkan kesimpulan sama yaitu menyamakan nilai        investasi yang ditanamkan dengan nilai penerimaan tiap tahunnya. NVP juga merupakan        selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Dengan kata lain, NPV           merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang    didiskontokan pada saat ini. Diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya     operasi, dan biaya operasional serta perkiraan manfaat dari proyek yang        direncanakan untuk menghitung NPV.

jika artinya sehingga
NPV > 0 investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan. proyek bisa dijalankan
NPV < 0 investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. proyek ditolak
NPV = 0 investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun merugi. Kalau proyek dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak berpengaruh pada keuangan perusahaan. Keputusan harus ditetapkan dengan menggunakan kriteria lain misalnya dampak investasi terhadap positioning perusahaan.

H. Metode Profitability Index

Digunakan dalam memilih investasi yang bersifat mutually ekslusive, artinya           jika sudah menetapkan satu investasi, maka investasi yang lain harus dikorbankan.

I. Metode Internal Rate of Return

Metode ini merupakan metode penilaian investasi dengan memperhitungkan arus   kas yang digunakan dalam memilih investasi yang bersifat mutually ekslusive, artinya jika    sudah menetapkan satu investasi, maka investasi yang lain harus dikorbankan.

2. Perencanaan Keuangan

A. Mengapa Perusahaan Membutuhkan Dana

Perusahaan membutuhkan dana karena dana yang telah diperoleh oleh perusahaan akan digunakan untuk:

  • Membiayai kegiatan perusahaan yaitu Investasi.
  • Membayar deviden kepada pemegang saham.
  • Membayar biaya dan beban perusahaan yang merupakan biaya operasional
  • Membayar pajak

B. Pembiayaan Perusahaan (Working Capital Management)

Merupakan kegiatan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain berkaitan dengan keputusan aktiva lancar (modal kerja) yang digunakan dalam setiap kegiatan perusahaan mulai dari proses produksi, distribusi, promosi, dan sebagainya.

REFERENSI

http://dhikahooligans.blogspot.com/

http://organisasi.org/definisi-pengertian-manajemen-keuangan-tugas-pokok-dan-tujuan-manajer-keuangan-perusahaan

Widyatmini. Pengantar Bisnis Seri Diktat Kuliah. Jakarta: Penerbit Gunadarma.

IDENTITAS

Nama                             : CANDY GLORIA

NPM                      : 21210516

Kelas                    : 1 EB 07

Mata Kuliah                   : PENGANTAR BISNIS

Tugas                             : ke-9 Manajemen Keuangan Perusahaan

Next Page »